14 Des 2021 | Dilihat: 580 Kali

Ketuk Palu Pengesahan APBD Dijual, Puluhan Anggota DPRD Diringkus KPK

noeh21
Deretan Anggota DPRD Kab. Muara Enim digelandang KPK
      
SKOR News, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi tetapkan 15 tersangka pada, (13/12) dalam perkara penerimaan hadiah terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara EnimTahun 2019.

Tersangka berstatus Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode Tahun 2019-2023 bejumlah 5 orang itu adalah AFS, AF, MD, SK, VE. Kemudian 10 orang tersangka lainnya DR, EH, ES, FA, HD, IR, MR, TM, UP, WH selaku Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode Tahun (2014-2019).


 
Para Tersangka diduga telah menerima pemberian uang sekitar Rp 3,3 Miliar sebagai “uang aspirasi atau uang ketuk palu” yang diberikan oleh pihak swasta Robi Okta Fahlevi. Pemberian ini dimaksudkan agar Robi bisa kembali mendapatkan proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019.
 
Selanjutnya dengan dimenangkannya Robi untuk mengerjakan beberapa proyek dimaksud dengan nilai kontrak mencapai Rp129 Miliar, Robi melalui A. Elfin MZ Muhtar melakukan pembagian commitmen fee kepada beberapa pihak dengan jumlah beragam dengan total sekitar Rp 5,6 Miliar.
 
Atas perbuatannya tersebut, para Tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.


 
KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada para Tersangka untuk 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 13 Desember 2021 sampai 1 Januari 2022, sebagai berikut:

1. Tersangka AFS, AF, DR, ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih

2. Tersangka
 ES, FA, SK, ditahan di Rutan KPK Kavling C1

3. Tersangka
 EH, HD, IR, MR, TM, UP, WH ditahan di Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur 

4. Tersangka
 MD, VE ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan
 
Para Tersangka akan dilakukan isolasi mandiri di Rutan masing-masing sebagai upaya pencegahan penularan virus Covid-19 di lingkungan Rutan KPK.
 
KPK mengingatkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah representasi aspirasi rakyat sehingga sudah sepatutnya menjalankan tugas dan tangung jawabnya untuk mengawasi dan memastikan jalannya pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah sesuai ketentuan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyatnya, bukan justru memanfaatkan jabatannya untuk melakukan korupsi secara berjamaah.
 
Korupsi proyek pembangunan yang sudah dilakukan sejak awal perencananannya akan memunculkan potensi korupsi pada tahap-tahap berikutnya yakni pada proses pelaksanaan dan pengawasannya sehingga produk akhir dari barang dan jasa yang dihasilkan memiliki kualitas yang tidak semestinya. Hal tersebut mencederai program pembangunan yang terus digencarkan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. *Noeh (s:sp.kpk)