SKOR News, Mamasa - Diduga terjadi penyalahgunaan anggaran. Aktivis anti korupsi Sulawesi Barat, Andi Irfan meminta BPK-RI Perwakilan Prov. Sulawesi Barat agar melakukan audit investigasi, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun SKPD Pemkab. Mamasa yang anggarannya bersumber dari utang, TA. 2022.
"Realisasi Bantuan Sosial, Hibah dan Anggaran Tidak Terduga serta Belanja Barang dan Jasa TA. 2022 yang anggarannya bersumber dari utang sebesar Rp 127 Miliar itu harus diaudit," kata Irfan kepada skornews, (21/10).
Irfan menambahkan, akan menggelar aksi demonstrasi di BPK Perwakilan Sulawesi Barat dan Polda agar mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan anggran yang menuebabkan defisit APBD Mamasa hingga hari ini.
"Dalam prosesnya saja sangat jelas terjadi mal-administrasi yang dilakukan TAPD dan juga melibatkan Badan Anggaran DPRD Mamasa. Sangat patut diduga, ada penyalahgunaan dalam realisasi belanjanya," tegas Andi Irfan.
Sebelumnya, diketahui Pemkab mamasa merealisasikan pembiayaan/utang dari pihak ketiga sebesar Rp 218 Miliar pada APBD-P untuk menutup defisit Rp 90 Miliar pada pelaksanaan belanja APBD pokok, TA. 2022.
Pinjaman pembiayaan ke pihak Ketiga itu melebihi kebutuhan, lebih besar dari KUA-PPAS dan tidak ada dasar anggarannya dalam APBD sebesar Rp 127 Miliar, digunakan untuk belanja kegiatan yang tidak direncanakan serta tidak terdapat dalam DPA/DPPA OPD Kab. Mamasa.
Irfan menyebut, oknum-oknum di TAPD dan Banggar DPRD diduga berkolusi menyelundupkan Rp 218 Miliar anggaran pembiayaan itu di RAPBD-P Tahun 2022 dari jumlah yang seharusnya sebesar Rp 90 Miliar.
Pj. Bupati Mamasa, Sekretaris Daerah, Kepala Badan Keuangan (BPKAD) dan mantan Bupati Mamasa, Ramlan Badawi kompak tidak menanggapi konfirmasi skornews.
*Jurnalis: Nuhroji || editor: Awi
Next...
Nantikan berita penelusuran selanjutnya
