SKOR News, Polman - Jumlah guru penerima tunjangan profesi atau sertifikasi guru (TPG) TA. 2023 hingga saat ini masih menjadi misteri di Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat.
Kepala Bidang Pengembangan Mutu Dinas Pendidikan, Sabiq Sayyad dan Kepala Bidang Perbendaharaan BPKD, Kab. Polman, Andi Nurhayat saat diminta menunjukkan data SPM dan SP2D, hanya bersedia menunjukkan data gelondongan penggunaan anggaran belanja TPG dan Guru penerima TPG per Tri Wulan. Anehnya, data gelondongan Dua OPD tersebut berbeda.
Kabid Pengembangan Mutu Disdikbud memberikan Dua informasi berbeda dan belum dapat memberikan klarifikasi alasan perbedaannya.
"Data diatas kuteruskan ke anggotaku dulu untuk dicek," kata Kabid Mutu, Sabiq Sayyad (15/10).
Kata Sabiq Sayyad sebelumnya, saat diminta informasi SPM Dinas Pendidikan untuk menguji kebenaran SP2D belanja TPG :
"Aplikasi tidak bisa diakses, mungkin lagi maintenance" (3/10)
"Sampai sekarang Belum bisa kami Akses. kalau sampai rabu belum bisa diakses kami upayakan langsung ke Keuangan" Senin, (7/10)
Baca berita sebelumnya, klik disini
Kabid Perbendaharaan Badan Keuangan, juga tidak bersedia memberikan informasi detail SP2D guna membantah nilai SP2D yang diporoleh dari sumber skornews. Juga, mengaku tidak mengetahui Miliaran SILPA TPG ada dimana pada akhir tahun anggaran 2023. Karena, tidak terdapat uang tunai di bendahara maupun saldo kas bendahara.
"Tabe' saya baru menjabat pada Minggu Ketiga bulan Januari, 2024," kata Andi Nurhayat berkelit.
Skornews bermaksud menguji kebenaran informasi yang diterima. Bahwa, belanja TPG Kab. Polman TA 2023 hanya Rp 67 Miliar. Sementara, pagu DAK dari pemerintah pusat sebesar Rp 89 Miliar dan LRA Dinas Pendidikan Rp 85 Miliar serta terdapat SILPA Rp 4 Miliar.
"Nilai SILPA TA 2023 telah diperhitungkan pada pembayaran TPG tahun berikutnya, TA. 2024," terang Andi Nurhayat
Perbedaan nilai DAK dan realisasi belanja TPG saja belum dapat dijelaskan pihak Dinas Pendidikan. Bahwa, transfer DAK harusnya sama persis atau tidak jauh berbeda dengan jumlah SK usulan Guru penerima TPG. Lalu, SILPA Rp 4 Miliar juga tidak dapat dijelaskan kemana rimbanya di akhir tahun anggaran karena kas daerah kosong (nihil).
Aktivis Mahasiswa, Irfan turut angkat suara. Jika Pemda tidak transparan mengelola keuangan, kami akan paksa dengan aksi demonstrasi dan mendesak DPRD gelar RDP.
"Jika, Rp 4 Miliar didepositokan oknum Pejabat selama Enam Bulan dengan bunga Deposito terendah per bulan 4,2% maka akan ada CUAN Rp 168 Juta perbulan. Kalau, seandainya direntenirkan akan lebih besar lagi," kata Irfan membuat talk eksperiment, (16/10). *Awi
