SKOR News, Jakarta - Meroketnya harga kebutuhan pokok mengawali Tahun 2022 cukup meresahkan ibu-ibu rumahtangga. Harga minyak goreng, cabai hingga telur naik tajam di pasaran. Sebelumnya, pemerintah juga menaikkan harga gas LPG nonsubsidi, rencana kenaikan tarif listrik nonsubsidi dan rencana penghapusan premium dan pertalite adalah kabar buruk bagi mayarakat bawah yang selama pandemi telah terhimpit berbagai masalah ekonomi.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK), Kurniasih Mufidayati yang menyebut kaum ibu rumah tangga mendapat kado pahit tahun baru 2022 dengan melambungnya harga-harga pokok. 

"Ini hadiah pahit tahun baru bagi ibu rumah tangga di seluruh Indonesia, Ibu rumah tangga adalah pihak yang langsung terdampak dari meroketnya harga-harga ini. Belum hilang dari ingatan betapa tekanan teramat tinggi selama pademi," tutur Mufida, (1/1/22).

Ibu rumahtangga harus merangkap sebagai guru saat pembelajaran daring, harus merangkap sebagai tenaga kesehatan saat anggota keluarga ada yang terpapar Covid-19, harus menghemat pengeluaran karena pendapatan suami menurun drastis atau bahkan terkena PHK karena Pandemi bahkan ada yang ditinggal wafat suami karena Covid-19.

"Segala tekanan berat itu kini harus ditambah lagi dengan melambungnya harga-harga pokok. Pemerintah harus segera intervensi untuk menurunkan harga bahan pokok dan membatalkan rencana kenaikan berbagai kebutuhan energi termasuk LPG, listrik dan penghapusan premium dan pertalite," terang Anggota Komisi IX DPR RI ini.

Ditambah lagi UMP yang ditetapkan dengan metode perhitungan dari UU Cipta Kerja hanya memiliki rata-rata kenaikan 1 persen saja.

"Kenaikan UMP yang hanya puluhan ribu itu kemudian dibenturkan dengan kenaikan berbagai bahan pokok dan kebutuhan energi rumah tangga, bisa jadi defisit dan kurang. Akhirnya masyarakat lagi yang dikorbankan," urainya.

Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP PKS Diah Nurwitasari menambahkan jika pemerintah tetap ngotot menaikkan harga kebutuhan energi dasar yang dikonsumsi mayoritas warga dan menghilangkan premium dan pertalite, maka pemerintah sedang melakukan kebijakan nirempati.

Diah meminta tahun 2022 dihembuskan semangat positif dan optimistis bukan dengan beban berat dan rencana yang justru menambah penderitaan masyarakat.

"Beban berat yang harus ditanggung keluarga Indonesia bisa berdampak besar terhadap hal yang lain. Bertambahnya pengeluaran keluarga untuk belanja kebutuhan pokok pasti akan memotong pos pengeluaran untuk hal lain seperti kesehatan dan pendidikan," ujar Diah. *Sri (s:pks)