25 Desember 2021 | Dilihat: 326 Kali
10 Tahun OGP, Indonesia Bicara Integritas Dan Good Governance
noeh21
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa
    
SKOR News, Jakarta - 10 Tahun Open Government Partnership (OGP), Indonesia berkomitmen tingkatkan IPK dan Good Governance. Tahun 2011 lalu, Indonesia mendirikan OGP bersama Tujuh negara lain yakni Amerika Serikat, Inggris, Norwegia, Meksiko, Brasil, Afrika Selatan dan Filipina. 
 
Dimulainya inisiasi OGP membuka kesempatan bagi perwakilan pemerintah, masyarakat sipil, dan lainnya untuk bertukar pengalaman, praktik terbaik dan kemajuan dalam inisiatif dan implementasi pemerintahan terbuka hingga memberantas korupsi. 
 
Dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Open Government Partnership Global Summit yang diselenggarakan secara hybrid di Seoul, Korea Selatan, pada 15-17 Desember 2021.
 
Joko Widodo beserta 13 kepala negara lainnya menegaskan kembali komitmen untuk melaksanakan good governance, terutama sebagai langkah strategis dalam penanganan pandemi Covid-19.
 
Saat ini, 78 negara dan 76 pemerintah daerah dari seluruh dunia bergabung menjadi anggota OGP. Dalam pelaksanaan tingkat nasional, Indonesia didukung Sekretariat Bersama yang diampu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri dan Kantor Staf Presiden. 
 
Menyambut Tahun 2022 mendatang, Indonesia membidik kenaikan peringkat dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis oleh Transparency Internasional. Pasalnya, IPK 2020 mencatat Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara. Peringkat tersebut harus terus ditingkatkan, mengingat kurangnya transparansi dalam alokasi sumber daya akan melemahkan efektivitas respons penanganan pandemi Covid-19.
 
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan, Good governance berlandaskan transparansi juga akan menjaga stabilitas pemerintahan dan demokrasi dalam jangka panjang. 
 
“Semangat open government, transparansi dan akuntabilitas sangat dibutuhkan, terutama sebagai bagian dari penanganan Covid-19. Bagi Indonesia, good governance itu penting, tidak hanya di saat krisis. Indonesia selalu menjadi pendukung dalam agenda prioritas OGP,” kata Suharso Monoarfa.
 
Upaya kolektif dan sinergi semua pemangku kepentingan diperlukan dalam melawan praktik korupsi dan menciptakan respons pandemi yang transparan, efektif, dan adil dalam jangka panjang. 
 
Sejalan dengan Perjanjian Paris, Indonesia juga akan meningkatkan transparansi tindakan dalam penanganan dampak perubahan iklim sebagai wujud komitmen dalam mengadvokasi ekonomi hijau dan mencapai Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. 
 
Sebagai anggota pendiri OGP, Indonesia akan terus mendukung semangat good governance di tingkat global, termasuk dalam Presidensi G20 Indonesia 2022. 
 
“Presidensi G20 Indonesia akan terus mempromosikan integritas dengan memperkuat sistem dan institusi antikorupsi kita, menggunakan pelajaran dari penanganan pandemi untuk memulihkan dan mengembangkan ekonomi di masa depan,” pungkas Menteri Suharso. *Rizki (s:sp.bappenas)