SKOR News, Sulawesi Barat - Aliansi Barisan To Malaqbi' (ABM) menegaskan sikapnya mengawal Sulawesi Barat Malaqbi' (berintegritas) dan berharap pejabat publik menjaga nilai-nilai malaqbi' tersebut dalam menjalankan tugasnya.

Sejumlah LSM yang tergabung dalam ABM baru-baru ini menyoroti sikap DPRD yang enggan menerima jawaban Pemprov Sulbar sebagai respon hak interpelasi DPRD karena tidak disampaikan langsung oleh Gubernur, melainkan diwakili Ketua TAPD/Sekretaris Daerah, Dr. Muh. Idris.

Ketua Umum LAKIP yang juga Ketua ABM, Aldin M. Natsir berpandangan bahwa sikap DPRD tersebut berlebihan dan terkesan arogan serta diduga memiliki tendensi pribadi kepada Gubernur, Ali Baal Masdar.

"Ini yang mau kita kawal, jangan sampai sikap DPRD "off side" dalam menjalankan peran dan fungsinya tapi lebih pada tendensi pribadi atau kepentingan politik tertentu," terang aktivis senior, Aldin M. Natsir kepada skornews, (20/8).

Aldin juga menjelaskan terkait akronim atau abreviasi (singkatan) Aliansi Barisan To Malaqbi' yang sama persis dengan singkatan nama Gubernur Ali Baal Masdar, 'ABM'. Menurutnya, kesamaan itu hal yang biasa terjadi dan tidak berarti ada conflict of interest (kepentingan pribadi)

"Saya banyak menerima pesan, kritik dan tudingan "cari muka" terkait kesamaan singkatan ABM. Saya tegaskan bahwa sikap aliansi tetap profesional melakukan pengawasan dan bebas dari kepentingan apapun," tegas Aldin.

Seblumnya, DPRD menggunakan Hak Interpelasi menyoal belum ditandatanganinya pencairan dana hibah yang bersumber dari APBD Sulbar. Hingga berita ini diturunkan, DPRD dikabarkan telah menerima jawaban Pemprov setelah sebelumnya pernah ditolak karena tidak disampaikan langsung Gubernur Sulawesi Barat. *Awi