26 Agustus 2022 | Dilihat: 182 Kali
PKS Tolak Kenaikan Harga BBM
noeh21
    
SKOR News, Jakarta - Rencana pemerintah naikkan harga BBM bersubsidi dapat menjadi musibah baru bagi rakyat Indonesia.
 
Hal itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR Rofik Hananto, Ia menilai rencana kenaikan harga BBM tidak tepat karena harga minyak dunia sedang turun di kisaran USD 90 per barel.
 
Rofik menyebut, tidak ada alasan menaikkan BBM saat ini, lantaran dana subsidi dan kompensasi sudah dialokasikan dengan asumsi harga ICP USD100 per barel. Harga minyak dunia per 21 Agustus 2022 sudah USD 90 per barel dengan rincian West Texas Intermediate (WTI) Crude sebesar USD 89.63 per barel dan Brent Crude sebesar USD 95,50 per barel.
 
"Ini artinya bantalan anggaran yang telah disediakan sudah sesuai dalam menampung fluktuasi harga minyak dunia. Buat apa menyediakan dana bantalan ini kalau pada akhirnya harga BBM naik juga. Masyarakat tentu tidak bisa mencerna logika berpikir seperti ini. Lagi-lagi mereka merasa dikorbankan dan dikalahkan kepentingannya," kata legislator dapil Jawa Tengah VII itu dalam keterangan persnya, Selasa (23/8).
 
Lebih lanjut Rofik menjelaskan, pemerintah terbukti tidak kredibel dan rasional dalam rencana alokasi anggarannya.
 
Banyak alokasi anggaran yang ditujukan untuk proyek-proyek infrastruktur transportasi yang jauh dari mensejahterakan rakyat, tetapi nilai investasinya sangat besar seperti bandara, pelabuhan, dan kereta cepat.
 
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, misalnya, yang saat ini tertunda, anggarannya membengkak dan membutuhkan bantuan anggaran dari APBN.
 
Biaya pembangunannya diperkirakan membengkak sebesar USD1,1-1,9 miliar dari perhitungan awal atau sekitar Rp16,3 triliun, setara dengan Rp28,2 triliun dengan asumsi kurs Rp14.800.
 
"Ini berbeda dengan janji presiden yang mengatakan tidak akan menggunakan uang rakyat sepeser pun. Belum lagi jelas segmen masyarakat mana yang menjadi penerima manfaatnya karena ongkos tiketnya diperkirakan sebesar Rp400 ribu sekali jalan, proyek kereta cepat ini sudah akan membebani APBN," keluh politisi PKS ini.
 
Dia mengatakan, menurut data PT Kereta Cepat Indonesia China, progres per Juli 2022 ini sudah mencapai 84 persen. Belum jelas kepastian proyek kereta cepat ini bila tanpa bantuan anggaran dari APBN.
 
Dengan bukti begitu, pemerintah dinilai gagal menjalankan amanatnya dalam mengelola anggaran untuk mensejahterahterakan rakyat. Alokasi subsidi dalam APBN ini lebih dirasakan pemerintah sebagai beban. Padahal, subsidi ini yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
 
Rofik menambahkan, rencana kenaikan BBM tersebut akan berdampak signifikan terhadap indeks harga konsumen (IHK), yang pada akhirnya akan mengganggu roda perekonomian nasional.
 
Dengan naiknya harga BBM subsidi, laju inflasi Tanah Air akan melonjak tinggi. Kenaikan harga itu juga berpotensi menggerus daya beli rumah tangga, sebab BBM merupakan salah satu komoditas primer masyarakat. Di mana pada akhirnya akan mengganggu perekonomian nasional. *Marman (s:pks)