SKOR News, Polman - Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM Bersubsidi dinilai tidak berpihak dan semakin menyengsarakan rakyat yang masih dalam kondisi sulit dampak pandemi covid-19.
 

Hal itu disampaikan Ketua Faraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Lukman.
 

Lukman menilai, kondisi perekonomian masyarakat, khususnya di Kab. Polewali Mandar saat ini belum pulih pasca pandemi, kemudian ditimpa lagi dengan kenaikan harga BBM yang pasti akan berpengaruh pada naiknya harga-harga kebutuhan.
 

Fraksi PKS DPRD Polewali Mandar siap mengawal aspirasi masyarakat dan juga akan diteruskan ke DPP PKS di Jakarta agar diperjuangkan dan mendesak pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM.
 

"Sebagai wakil rakyat, saya akan memperjuangkan suara rakyat dan memastikan tuntutan rakyat sampai di telinga pemerintah," tegas Lukman saat dihubungi skornews, (7/8).
 

Lukman berharap pemerintah mau mendegar suara rakyat dan minjau kembali kebijakan menaikkan harga BBM

 

"Kenaikan harga BBM sebaiknya dibatalkan, jangan malah berusaha menyogok rakyat dengan BLT apalagi penyaluran BLT juga banyak yang tidak tepat sasaran. Jika berkaca dari BLT Bansos Covid lalu, jangan sampai membuka peluang dikorupsi lagi," ketus Lukman. *Awi