SKOR News, Polewali Mandar - Gabungan aktivis, tokoh Pemuda dan LSM gelar Demonstrasi di Halaman Kantor DPRD Kab. Polewali Mandar, (24/4).

Mereka menuntut DPRD menolak LKPj Bupati Polewali Mandar TA 2023 dan melakukan evaluasi serta mengusulkan penggantian Penjabat Bupati ke Kemendagri sesegera mungkin.

Dalam orasinya, Ketua LKPA Zubair menyampaikan keprihatinannya atas kondisi Polewali Mandar yang mengalami defisit anggaran sekitar Rp 100 Miliar dan beban utang ke pihak ketiga.

Zubair juga menyampaikan bahwa Pj. Bupati Polman, Ilham Borahima tidak memliki kemampuan mengatasi persoalan yang dihadapi Kab. Polewali Mandar, belum lagi persoalan sampah yang berserakan dimana-mana karena tidak punya TPA.

Menurut Zubair, calon Pj. Polman mendatang harus punya konsep dan rencana aksi dalam mengatasi persoalan-persoalan di Polman, dan menyampaikannya di DPRD dengan mengundang seluruh elemen masyarakat untuk mendengarkan dan menilai.

"Pj. Bupati Polman saat ini hanya menimbulkan polemik, telah dilaporkan warganya ke APH atas dugaan PMH pada pengadaan seragam Limas yang dihibahkan ke KPUD dan merusak serta mencemari RTH Hutan Kota karena dijadikan tempat penimbunan sampah," tutur Zubair dalam orasinya.

LKPA juga menuntut DPRD melakukan pengawasan menyeluruh dengan menggunakan hak istimewanya, mengusut tuntas realisasi anggaran DAK serta Dana Hibah, TA. 2023.

Ketua DPRD Polewali Mandar, H. Jufri Mahmud yang dihubungi skornews mengatakan, aspirasi dan tuntutan masyarakat yang menggelar demo hari ini akan dijawab dalam RDP yang akan segera dijadwalkan.

"DPRD akan tanggapi melalui RDP dan akan mengundang pihak-pihak terkait serta LSM untuk mendalami apirasi masyarakat yang disampaikan oleh LSM LKPA. jadwal akan segera kami atur," kata H. Jupri Mahmud kepada skornews, (24/4). *Awi