SKOR News, Jakarta - Hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah bertujuan meningkatkan kinerja daerah, agar daerah semakin kuat dan dapat mengurangi ketimpangan.
 

Hal itu disampaikan Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Junaidi Auly dalam lokakarya akademik anggota PKS menyampaikan terkait hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah (HKPD).
 

Junaidi menjelaskan bahwa dengan adanya hubungan ini, diharapkan akan berdampak baik untuk alokasi fiskal dan peningkatan kinerja belanja daerah, dengan tujuan untuk penguatan daerah dan mengurangi ketimpangan baik vertikal maupun horizontal, (26/11).

Namun, memang masih banyak tantangan yang dihadapi. Diantaranya belum optimalnya hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah menjawab perbaikan kesejahteraan masyarakat yang signifikan.
 

“Masih banyak tantangan dalam optimalisasi HKPD seperti kemandirian fiskal daerah”, ungkap Junaidi.
 

Alumni pascasarjana IPDN ini menambahkan, anggaran TKDD sebagai konsekuensi desentralisasi fiskal terus meningkat, namun belum diikuti dengan peningkatan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang signifikan. Hal ini didasarkan pada sebagian besar DAU digunakan untuk belanja pegawai (30%-65%). Permasalahan ini harus diupayakan diperbaiki agar tujuan dari hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah seperti kesejahteraan masyarakat tercapai.
 

“Anggaran TKDD meningkat namun belum diikuti dengan peningkatan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang signifikan, ini perlu terus diupayakan dan diperbaiki”, tutup Junaidi. *Sri (s:fpks)