SKOR News, Jakarta - Komisi IV DPR-RI mempersoalkan import beras khusus yang dilakukan pemerintah dan dinilai merugikan  petani saat RDP dengan Perum Bulog di senayan, Jakarta (30/8).

Anggota DPRRI FPKS, Slamet mencecar Dirut Perum Bulog, Budi Waseso terkait Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021, Rencana Kerja Tahun 2022, Ketersediaan Stok Pangan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan bahwa di tahun 2021 tidak ada impor beras namun data BPS menunjukkan terdapat impor beras.

“Jangan sampai pemerintah ini hanya memilah-milah data yang faktanya ada impor tapi dikatakan tidak ada impor, saya sampaikan di meja yang terhormat ini agar datanya clear,” imbuhnya.

Sementara itu, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat impor beras khusus sebanyak 41.600 ton (koreksi: sebelumnya tertulis 416.000 Ton, redaksi mohon maaf atas kekeliruan tsb) dengan nilai USD18,5 juta per Juli 2021.

Slamet menuturkan bahwa pemerintah mengelak adanya importasi beras, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Slamet menanyakan status kementerian perdagangan apakah tidak termasuk bagian dari pemerintahan presiden Jokowi.

“Saya menanyakan kepada pak Buwas kalo beras khusus itu legal apa ilegal? Legal pak, jawab Dirut Bulog Budi Waseso. Apakah kemendag itu bukan menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi?,” cecar Slamet

Mau disebut apa saja, kata Slamet beras yang sudah masuk ke Indonesia secara legal, itu artinya beras impor.

“Jangan sampai pemerintah mengingkari,” tegas Slamet. *Rizki (s:fpks)