SKOR News, Jakarta - Pembangunan Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) melalui perencanaan yang tidak matang dan menyimpang dalam pengelolaan anggaran negara yang membengkak 20% lebih.
 

Pernyataan itu disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Amin Ak. saat ditemui warga Bandung Barat di ruang rapat Fraksi PKS, Gedung Nusantara 1. Mereka menyampaikan aspirasi terkait dampak kereta cepat bagi masyarakat sekitar, (29/11).
 

Amin menyampaikan bahwa PKS menjadi satu-satunya Fraksi yang menyampaikan penolakan secara lantang dalam pembangunan kereta cepat ini.
 

Dalam sisi keuntungan secara bisnis, proyek kereta cepat ini tidak akan dapat keuntungan secara cepat.
 

“Tidak bisa dikatakan berhasil karena banyak masyarakat yang memberikan keluhan nya dalam kereta cepat ini. Dalam sisi profit, tidak akan masuk, sampai kapanpun tidak akan untung. Dari sisi benefit, tidak ada juga,” kata Amin.
 

Amin juga mempertanyakan dampak positif dari proyek kereta cepat ini, dari sisi keuangan, ini akan menjadi beban yang berkelanjutan bagi pemerintah.
 

“Ini bisa membuat BUMN bangkrut, secara hitungan bisnis tidak masuk, sementara biaya operasional terus berjalan dan menambah utang negara,” ungkap Amin.
 

Amin menerangkan bahwa dari sisi BUMN selalu menolak adanya proyek kereta cepat ini karena akan menambah utang negara. 
 

“Proyek ini akan terus berjalan karena perintah langsung dari Presiden,” pungkas Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur IV ini.
 

Senada dengan Amin, Anggota Komisi V, Suryadi Jaya Purnama juga dengan tegas menolaknya dan berjanji akan menindaklanjuti kerugian yang dialami masyarakat.
 

“Kami dari fraksi PKS akan menugaskan anggota di komisi terkait untuk menindak lanjuti. Fraksi PKS sudah menolak adanya pembangunan kereta cepat dengan berbagai alasan, mulai dari perencanaan yang tidak dibuat secara matang dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara,” terang Suryadi. *Marman (s:fpks)