SKOR News, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Diah Nurwitasari, pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah terkait asumsi dasar pada sektor ESDM dalam kerangka perumusan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2024.
 

Komisi VII DPR RI dalam masa Sidang V tahun 2022/2023 memasukkan agenda pembahasan asumsi dasar sektor ESDM dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2024.
 

Pembahasan dilakukan secara bertahap, mulai dari pembahasan di Grup Panja, kemudian pembahasan internal Komisi, hingga kemudian pembahasan bersama Menteri ESDM RI beserta jajarannya.
 

Dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri ESDM RI pada hari Senin (05/06/2023), Pemerintah menyampaikan rencana penggabungan asumsi dasar sektor ESDM, seperti Asumsi harga ICP per barel, jumlah lifting Migas, Volume BBM dan LPG Bersubsidi, Subsidi Listrik , dan Subsidi Tetap Surya.
 

Diah Nurwitasari yang merupakan Anggota Komisi VII dari Fraksi PKS menyampaikan melalui keterangan resmi, bahwa pembahasan rapat kerja berlangsung cukup hangat dan dinamis. Ia menyampaikan bahwa Fraksi PKS penyesuaian Kebijakan pemerintah terkait Asumsi Dasar Sektor ESDM ini dalam beberapa hal.
 

“Fraksi PKS pembatalan beberapa hal terkait hal ini, Pertama kami mendorong Pemerintah untuk mengoptimalkan Lifting Migas. Dikatakan oleh Pak Menteri bahwa tren lifting migas mengalami penurunan dari waktu ke waktu, tapi kami tetap mendorong pemerintah untuk lebih sungguh-sungguh mengejar target capaian. Sebagaimana target rencana Pemerintah sebelumnya yakni mengangkat 1 juta barel setiap harinya.”, Ujar Politisi Lulusan Jerman tersebut.
 

“Kemudian pada sektor gas Bumi, produksi kami terus meningkat, dan nantinya kami akan membahas lebih lanjut mengenai pemanfaatan dari Gas Bumi tersebut.”, lanjut Diah.
 

Diah juga menyempurnakan kebijakan Pemerintah tentang ketersediaan BBM dan LPG bersubsidi yang harus selalu menjadi perhatian pemerintah, karena itu adalah kebutuhan masyarakat Indonesia.
 

“Ketersediaan Solar bersubsidi harus betul-betul disiapkan, terutama di daerah kepulauan yang membutuhkan Solar untuk bahan bakar transportasi mereka. Begitupun dengan ketersediaan LPG 3 kg, kami juga mendorong Pemerintah untuk menjaga dan meningkatkannya, namun tetap memastikan sasaran yang tepat. Jadi jangan sampai ada hal yang menjadi penyebab keresahan masyarakat”, tambah Politisi PKS asal Jawa Barat.
 

Terakhir ia juga menyampaikan mengenai subsidi Listrik yang juga harus menjadi fokus pemerintah dalam hal pelaksanaan di lapangan yang perlu meningkatkan pelayanannya, juga di sisi lain yang dipastikan tepat sasaran, tersalurkan untuk masyarakat yang berhak menerimanya. *Sri (s :fpks)