SKOR News, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet berharap berdirinya Badan Pangan Nasional (Bapanas) adalah untuk mengatur semua pihak yang bermain dalam bisnis dan distribusi pangan yang berdampak pada mundurnya pertanian Indonesia dan semakin meningkatnya volume impor pangan.
 

“Kehadiran Bapanas seharusnya menjadi antitesa mafia pangan, paling tidak mengimbangi atau mengurangi, namun setelah membaca roadmap kok seperti tidak nyambung,” ujar Slamet di Jakarta.
 

Slamet menilai program-program dari roadmap Bapanas tidak mencerminkan misi besar sebagai antitesa mafia pangan. Bapanas hanya seperti pemadam kebakaran ketika terjadi inflasi.
 

“Roadmap tidak menjelaskan bagaimana menghadirkan kedaulatan dan kemandirian pangan dan mengangkat kesejahteraan petani. Ratusan milyar anggaran program tapi tidak mencerminkan kearah misi tersebut. Hanya satu program yang mengarah yaitu Penyusunan Blue print dan Penguatan Kerja sama lintas K/L” tapi itupun tidak muncul dalam penjelasan kepala Bapanas tadi,” tambahnya.
 

“Sepertinya antara harapan kami komisi IV terhadap peran Bapanas dengan apa yang dipikirkan kepala Bapanas sendiri ada perbedaan yang sangat jauh,” imbuhnya.
 

Masalah yang terjadi saat ini soal produksi pangan, bukan di petani yang tidak mau menanam tapi masalahnya tidak ada jaminan jika mereka menanam produknya akan laku dan menguntungkan buat masa depan mereka.
 

Saat momentum bertemu dengan konstituen petani dan kita bertanya siapa yang mewariskan pekerjaan bapak kepada anaknya? tidak ada yang angkat tangan pak, inilah keprihatinan dan ancaman untuk masa depan Indonesia.
 

Sedangkan untuk BUMN Pangan, Slamet menilai tidak ada kejelasan.
 

“Untuk ID FOOD benar gak sih program itu riil? Dimanakah titiknya? Jangan-jangan ID FOOD hanya broker untuk jual kuota GPS ke pihak lain. Harus dibuktikan bahwa Bapanas, Bulog dan ID Food bukan menjadi bagian dari mafia pangan tapi menjadi antitesa dari mafia pangan,” terang Slamet. *Sri (s:fpks)