SKOR News, Jakarta - Kimia Farma memberlakukan  vaksinasi berbayar senilai  Rp 879.140/Dua Dosis bagi individu atau perorangan sejak 12 Juli 2021.

Merespon hal itu, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai kebijakan tersebut sebagai cara mencari untung dari rakyat.

"Vaksinasi untuk mengatasi bencana non-alam seperti pandemi yang menjadi  tanggungjawab negara terhadap keselamatan rakyatnya, setiap individu harus mendapat  akses  yang sama dan merata melalui vaksinasi gratis. Jadi, opsi  vaksin berbayar seperti upaya mencari keuntungan dengan memeras rakyat," kata Netty dalam rilisnya, (12/7).

Netty Prasetiyani mengatakan kebijakan itu belum didiskusikan dengan DPR, tidak ada diskusi dengan Komisi IX terkait vaksinasi gotong royong bagi individu atau perorangan. 

"Kebijakan yang sudah disetujui adalah vaksinasi gotong royong yang dibiayai perusahaan, itupun diizinkan dengan banyak catatan. Sekarang tiba-tiba muncul kebijakan vaksin berbayar untuk  individu," kesal Netty.

Menurut Netty, Permenkes RI Nomor 19 Tahun 2021 dijadikan landasan hukum bagi vaksinasi berbayar untuk individu setelah ada perubahan redaksi atas definisi vaksin gotong royong. 

"Awalnya hanya ditujukan untuk karyawan perusahaan atau badan usaha, kemudian ditambahkan juga untuk individu atau perorangan yang dibebankan pembiayaannya pada yang bersangkutan," Terang Netty Prasetiyani.

Pemerintah tidak bisa berdalih bahwa vaksinasi berbayar menjadi opsi bagi rakyat yang tidak bersedia antri dalam pelaksanaan vaksinasi.

"Akses gratis vaksin Covid-19 bukan persoalan warga kaya ataupun miskin, bukan pula  soal mau antri atau tidak tapi soal tanggungjawab negara melindungi rakyatnya, jangan sampai publik berpikir hanya orang kaya yang mampu membeli vaksin yang dapat melindungi diri dari bahaya pandemi," tutur Netty.

Politisi PKS tersebut meminta pemerintah mengakselerasi program vaksinasi agar segera mencapai target alih-alih menjual vaksin pada rakyat

"Apakah target vaksinasi gratis 2 juta dosis perhari sudah tercapai, apakah target vaksinasi gotong royong untuk pekerja dan keluarganya yang dibiayai perusahaan sudah sesuai tujuan, apakah laporan terkait KIPI sudah dievaluasi dan ditindaklanjuti, pemerintah harus pastikan semua hal tersebut berjalan lancar dulu, jangan menambah PR baru," tegas Netty.

Selain itu, Netty juga mempertanyakan kejelasan bantuan 500.000 dosis vaksin Sinopharm dari UEA, "kemana rencana distribusi bantuan sinoparm dari UEA ini, pemerintah harus transparan dan bertanggungjawab, jangan sampai ada penyelewengan dan penyalahgunaan bantuan.l terlebih Sinopharm dan cansino termasuk jenis vaksin dalam skema gotong royong," tambahnya.

Netty meminta pemerintah mengkaji ulang  kebijakan vaksinasi berbayar untuk individu agar tidak menimbulkan kegaduhan publik.

"Sektor ekonomi sedang terganggu, banyak rakyat yang tengah menderita, fungsi layanan kesehatan juag tengah kolaps, jangan menambah beban rakyat dengan isu vaksin berbayar dan isu kewajiban menyertakan sertifikat vaksinasi sebagai syarat pengurusan administrasi publik dan mengakses bantuan sosial atau pelayanan sosial," kata Netty. *awi (s:pks)