SKOR News, Jakarta - KPK berkomitmen segera menindaklanjuti semua laporan terkait dugaan korupsi dan gratifikasi di Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat.

Hal itu disampaikan bagian deputi penindakan saat menerima koordinator aksi demonstrasi dari LKPA, Zubair. LKPA juga menyerahkan sejumlah dokumen tambahan untuk menguatkan laporan sebelumnya sesuai permintaan KPK.


Staf Humas dan Dumas KPK sedang meminta kesediaan Zubair untuk audiensi dengan pejabat terkait penindakan

​​​​​​Zubair dalam orasinya menyebut, jika KPK tidak memproses laporannya maka patut diduga koper yang dibawa KPK dari ruangan Bupati Polman saat melakukan pemeriksaan Tahun 2021 lalu, bisa jadi, isinya bukan dokumen tetapi "uang suap".

​​​​​​"Kasus suap (pemerasan) firli terhadap mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo yang sedang diusut Polda Metrojaya itu membuka mata kita, kenapa laporan LKPA selama ini tidak diproses," tutur Zubair saat ditemui skornews usai menggelar aksi demo di depan gedung KPK, Jakarta Selatan, (29/11).

Zubair mengatakan, aksi hari ini baru langkah awal, kami akan gelar aksi lebih besar, Jumat (8/12) nanti. Selain itu, LKPA juga akan mengajak kerjasama dengan lembaga anti korupsi ternama di Jakarta untuk menambah daya tekan kepada KPK. juga, membongkar kasus-kasus lain terkait sumber- sumber Pendapatan dan belanja daerah Pemkab Polewali Mandar.

"Selama ini, kita hanya pelototin belanja daerah yang sudah jelas angka dan peruntukannya. Tapi, tidak memperhatikan sumber- sumber pendatan daerah, jangan-jangan banyak yang tidak tercatat sehingga tidak pernah diketahui tercecer berapa dan dimana. Siapa yang bisa tau jika pendapatan tidak dicatat, jika belanja gampang kita ketahui karena tercatat jumlah dan tujuannya," jelas Zubair.

Tunggu saja, siapa yang akan kami gandeng, yang pasti lembaga anti korupsi ini sudah sering berhasil membongkar sejumlah kasus korupsi di pemerintah pusat. Kami sudah komunikasi, tinggal atur waktu bertemu  karena ketuanya sedang di luar kota," terang Zubair. *Awi