28 November 2022 | Dilihat: 220 Kali
LKPA Minta Kejaksaan Tidak Melempem Tangani Laporan Korupsi
noeh21
    
SKOR News, Sulawesi Barat - Dugaan korupsi dana BUMDes Patampanua, Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar yang dilaporkan sekitar April 2022, hingga kini belum jelas ujungnya.
 
Ratusan Juta dana BUMDes yang realisasinya tanpa selembar SPj itu telah dinyatakan Mal-administrasi oleh Ombudsman RI Perwakilan Selawesi Barat dengan menerbitkan sejumlah rekomendasi (LAHP). Salah satunya, agar dilakukan audit khusus oleh Inspektorat.
 
Inspektorat Kab. Polewali Mandar juga telah melakukan Audit Khusus dan hasilnya telah diserahkan ke Kejasaan Negeri Polewali Mandar.


 
Merespon isu lambannya penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi, Aktivis anti korupsi yang tergabung dalam Lembaga Kajian Dan Pengawasan Anggaran (LKPA) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Kejaksaan Negeri Polman, kamis (14/11).
 
LKPA menuntut Belasan kasus dugaan tipikor yang telah lama dilaporkan di Kejaksaan agar segera diproses.
 
"LKPA menuntut kejasaan serius dan segera menuntaskan semua laporan kami, khusus kasus BUMDes ini sudah terang benderang dan kerugian negaranya jelas sama dengan nilai anggaran yang dialokasikan karena kegiatan itu tidak ada laporan pertanggungjawaban realisasinya," terang Zubair.
 
Zubair melanjutkan, pihak Kejari Polman menyambut baik dan berjanji segera menuntaskan semua laporan LKPA.
 
"Kita lihat saja, jika belum ada tindaklanjut, LKPA akan turun demo lagi dengan massa yang lebih banyak," tegas Zubair.
 
Berikut, sejumlah kasus yang dilaporkan LKPA


Sumber: LKPA

***laporan: skornews, awi