SKOR News, Sulawesi Barat - Rp 500 Juta anggaran monitoring (monev) Data Desa Presisi (DDP) TA. 2022 di Bappeda Prov. Sulbar tidak jelas realisasinya.
 

Bappeda tidak melaksanakan kegiatan terkait DDP karena diluar tupoksinya sebagai perencana pembangunan daerah. Hal itu, disampaikan sendiri Kepala Bappeda Junda Maulana kepada skornews sebelumnya. Bahwa, tidak ada kegiatan terkait DDP di Bappeda.
 

Diketahui, Bappeda memperoleh anggaran DDP untuk kegiatan monitoring sebesar Rp 500 Juta pada batch ke-2 program DDP melalui APBD Perubahan, TA. 2022.
 

Sumber skornews menyebutkan, apa yang dimonitoring Bappeda, kegiatan monitoring hingga pendampingan telah dilaksanakan DPMD sebagai leading sector pelaksanaan kegiatan DDP.
 

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, (18/8). Kapala Bappeda, Junda Maulana tidak memberikan tanggapan hingga berita ini ditayangkan. *Awi