SKOR News, Polewali Mandar - Aktivis Anti Korupsi dari LKPA, Zubair meminta Penjabat (Pj) Bupati Polman Ilham Borahima mencermati mutasi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diduga sebagai akal-akalan menyembunyikan jejak pelanggaran administrasi yang diketahui bersama bahwa maladminstrasi adalah pintu gerbang terjadinya perilaku korupsi.

Zubair menegaskan, Pj. Bupati harus memperhatikan detail LKPJ sebelum ditandatangani. Karena, terjadi kekacauan administrasi terkait realisasi APBD Tahun, 2023. Diantaranya, sejumlah pembayaran dilakukan kepala BPKAD (Mukim, saat itu) terhadap beberapa kegiatan yang tidak terdapat dalam RKPD dan tidak dianggarkan di APBD.

Hal itu mengakibatkan, sejumlah kegiatan dalam RKPD (DIPA OPD) yang telah dilaksanakan tidak dibayarkan karena kekosongan kas daerah.

"Pelanggaran adminstrasi yang massif itu diduga diikuti dengan perilaku korupsi dan komitmen-komitmen gelap dibawah meja," tutur Zubair saat ditemui skornews usai menggelar demonstrasi di depan kantor Bupati Polman, (24/1).

Zubair menekankan Pj. Bupati agar memperhatikan benar-benar LPj. Realisasi anggaran rental kendaraan dinas, tagihan listrik PLN dan anggaran makan minum pada Bagian Umum Setda, TA 2023 supaya menjadi perhatian utama.

Zubair juga menyoroti, Pj. Bupati Polman dan mamasa sebagai "anak haram" konstitusi karena persiapan pelantikan dan administrasi dilakukan oleh Kepala Biro Pemerintahan yang sebelumnya telah diberhentikan Gubernur (Pj) Sulbar, Prof. Zudan Arif Fachrullah pada Tanggal, 4 Januari 2024.

"Persiapan pelaksanaan pelantikan dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang menandatangani dokumen yang terkait persiapan dan pelantikan Pj. Bupati Polman dan Mamasa," tegas Zubair. *Awi