SKOR News, Sulawesi Barat - Program Pj. Gubernur Dr. Akmal Malik pada Penanaman Sejuta Mangrove di Sulawesi Barat akhir 2022 lalu menyisakan protes warga yang merasa dobohongi. Pasalnya, masyarakat diminta membibit mangrove oleh Kepala Desa namun dari total jumlah bibit yang diminta hanya terealiasi 10%.
 

Informasi yang diterima skornews dari Warga Desa Patampanua, Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar menyampaikan bahwa Kepala Desa meminta mereka membibit sebanyak 60.000 mangrove namun hanya dibeli sebanyak 5.900 bibit.


Bibit warga Desa Patampanua
 

"Kami merasa dibohongi, kami telah membibit dengan mengusahakan biaya dan meninggalkan sementara pekerjaan kami mencari ikan dan berkebun berharap ada perbaikan ekonomi setelah bibit mangrove kami dibeli pemerintah, tapi ternyata kami dibohongi," ketus salah seorang warga kepada skornews, (17/2/23).
 

Kepala Desa Patampanua, M. Yusuf Djabir saat dikonfirmasi skornews membenarkan adanya protes warga bahkan diancam akan didemo dan dituntut.
 

"Iya, saya juga bingung karena arahan kepada warga untuk membibit itu sesuai dengan arahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemprov. Sulbar saat pertemuan di ruang pertemuan asisten pemkab Polewali Mandar bulan Agustus lalu," terang Kades Patampanua, (19/2).


 

Yusuf menambahkan, sesuai arahan DLH bahwa Desa kami mendapat alokasi tanam seluas 6 Hektar, jumlah bibit 60.000 dengan harga Rp 2.500/bibit tapi hanya terealisasi 1 Hektar.
 

"Kami sudah sampaikan hal ini ke DPRD agar dicarikan solusi sehingga bibit mangrove warga kami diakomodir. Namun, hingga kini belum ada kejelasan," keluh Yusuf.
 

Diketahui, bahwa penanaman Sujuta mangrove itu adalah arahan dan program Penjabat (Pj) Gubenur Sulbar, Dr. Akmal Malik sekaligus memperingati hari pohon sedunia 21 November 2022 lalu.


 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Aco Takdir ketika dikonfirmasi skornews belum memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Sementara pihak DPRD juga belum dapat memberikan penjelasan solusi apa yang akan ditempuh.
 

"Kegiatan itu tidak menggunakan APBD jadi tidak dapat kami intervensi tapi aspirasi masyarakat itu akan kami tindaklanjuti dan pertanyakan ke Dinas terkait di pemprov," kata wakil Ketua DPRD, Abd Halim. *Awi