SKOR News, Polewali Mandar - Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD dengan Dinas Pendidikan Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat mengalami deadlock. Pasalnya, terdapat selisih yang cukup signifikan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kerja.
 

Hal tersebut menuai kritik yang cukup tajam dari anggota Komisi IV DPRD Fraksi PKS, Lukman. Menurutnya, laporan realisasi kinerja tersebut tidak sesuai dengan presentase awal yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, Andi Masri Masdar.
 

"Rapat ditunda dan kita suruh pulang untuk membenahi data-datanya karena penyampaiannya diawal rapat  tidak sesuai dengan kenyataan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban (LKPJ)," terang Lukman saat ditemui skornews di kantor DPRD Kab. Polman, (18/4).


 

Hal tersebut diamini Ketua Komisi IV, Rusnaedi. Menurutnya, rapat akan dilanjutkan di Kantor Dinas Pendidikan setelah mereka memperbaiki data-data dan Laporan Kinerjanya.
 

Rusnaedi menjelaskan, terdapat gaps (selisih) yang cukup jauh antara RKPD dan Perjanjian Kerja, kita minta benahi. 
 

"Kami mempersoalkan target indikator yang ada di RKPD, LAKIP dengan yang ada di LKPJ terdapat ketidaksesuaian. Apa dasar Dinas Pendidikan menyusun indikator Kinerja dan hal itu tidak dijelaskan oleh Kepala Dinas," tutur Ketua Komisi IV Rusnaedi kepada skornews saat ditemui di ruang fraksi Partai Demokrat, (18/4).


 

Anggota Komisi IV, Lukman menambahkan bahwa pihaknya akan mengawasi ketat kinerja pemerintah guna memastikan kesuaian omongan dan realisasi di lapangan demi terciptanya pelayanan yang baik dan prima kepada masyarakat dan kemajuam Kab. Polewali Mandar (Polman). *Awi