SKOR News, Sulawesi Barat - Petani pembibit mangrove di Kab. Polewali Mandar kini hanya dapat memandangi bibit mangrovenya yang sudah tumbuh membesar. Munir, salah seorang petani pembibit menceritakan bagaimana awalnya Ia berharap dapat penghasilan tambahan setelah bibitnya dibeli pemerintah.

"Agustus 2022 lalu, saat Kepala Desa menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi butuh 60.000 bibit mangrove untuk ditanam pada 21 November bertepatan hari pohon sedunia, saya bersama warga lain dengan semangat langsung menyanggupi untuk menyiapkan bibitnya karena berharap akan dibeli seharga Rp 2.500/bibit sesuai penyampaian Kades," kisah munir kepada skornews, (21/2).

Munir manambahkan, tapi harapan itu sirna karena saat waktu tanam tiba, ternyata hanya dibeli sebanyak 5.900 bibit.

"Pemerintah ternyata hanya memberikan harapan palsu, PHP," ketus munir.

Skornews menerima informasi dari warga pembibit di beberpa Desa Kab. Polman diantaranya Desa Galeso, Nepo, Lalliko yang juga mengalami nasib serupa dengan Desa Patampanua, bahwa penyampaian pihak Dinas Lingkungan Hidup terkait alokasi luas tanam dan jumlah bibit mangrove yang diminta dipersiapkan itu realisasinya jauh dari jumlah yang dipesan. Para Kepala Desa itu kini harus menerima kritik dan menghadapi tuntutan warga pembibit setiap hari.

Dikonfirmasi, Kepala Dinas lingkungan Hidup dan Penjabat Gubernur Prov. Sulawesi Barat, Dr. Akmal Malik yang juga merupakan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri hingga kini kompak tidak memberikan tanggapan serta solusi atas permasalahan yang dialami warganya akibat ulah mereka sendiri.

Sementara itu, Aktivis LSM Polewali Mandar, Zubair menduga pimpinan OPD yang diperintahkan Penjabat Gubernur untuk berpartisipasi dan mengupayakan pengadaan bibit mangrove itu tetap menggunakan APBD meski tidak ada dalam DIPA kegiatan.

Zubair mengatakan, tidak mungkin Kepala Dinas menggunakan dana pribadinya, diduga mereka "cubit-cubit" DIPA, nanti kita cek benar-benar realisasi kegiatan tahun 2022 lalu program apa yang dikorbankan karena saat ini masih dalam  proses pemeriksaan BPKRI.

Lanjut Zubair, terkait bibit mangrove warga yang tidak dibeli itu, Ia berpesan kepada Penjabat Gubernur untuk mengambil tanggungjawab itu untuk segera mengusakan membayar bibit warga.

"Kalau tetap tidak mau bayar, LKPA akan pimpin demo di kantor gubernur dan sebaiknya Mendagri tarik dan pulangkan saja anak buahnya ke Jakarta, karena tidak ada manfaatnya bagi masyarakat Sulbar" tegas Zubair saat dihubungi skornews, (21/2). *Awi