SKOR News, Sulawesi Barat - Ditanyakan terkait RKA Program Data Desa Presisi  (DDP) TA 2022 Pemprov Sulbar, Seluruh pejabat terkait kompak membisu. Begitupun anggota DPRD khususnya komisi 1 yang menjadi mitra Dinas PMD sebagai leading sector pelaksanaan program DDP, tidak ada yang mengetahui dan pernah melihat RKA DDP.
 

Link berita terkait, klik disini
 

 

"Tidak pernah liat, jangan-jangan memang tidak ada," kata sumber di DPRD saat dihubungi skornews, (12/8).
 

Ketua Komisi 1 DPRD Prov. Sulawesi Barat, Syamsul Samad kepada skornews juga mengaku tidak mengetahui dan tidak pernah melihat RKA Program DDP itu.
 

Dikutip dari wikipedia, Renacana Kerja Dan Anggaran (RKA) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja, program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
 

Jika, anggota DPRD tidak mengetahui RKA, bagaimana mereka melaksanakan fungsi pengawasan atas APBD yang dibelanjakan eksekutif?.
 

Jika, RKA DDP memang tidak ada, lalu pedoman apa yang digunakan SKPD dalam membelanjakan APBD?.
 

Pertanyaan-pertanyaan itu, saat ini menguat di ruang publik Prov. Sulawesi Barat. Pasalnya, Dinas PMD tidak pernah memberikan tanggapan untuk menjelaskan kepada publik, khususnya masyarakat Prov. Sulawesi Barat.
 

Begitupun DPRD sebagai perwakilan masyarakat Sulbar di pemerintahan, tidak tau atau mungkin juga tidak perduli dengan persoalan dan keresahan masyarakat yang diwakilinya.
 

Hal itu disampaikan aktivis senior Sulawesi Barat dari LSM LKPA, Zubair. Ia mengatakan, penggunaan APBD harus transparan dibelanjakan kemana, hasilnya mana dan manfaatnya apa. Apakah ada silva atau justru defisit.
 

"Kekacauan ini harus dihentikan, siapapun yang terlibat meloloskan DDP ke APBD 2022 harus bertanggungjawab karena tidak terdapat di RKPD, termasuk mereka yang hanya diam padahal punya kewenangan dan tanggungjawab," tegas Zubair, (13/8). *Awi