SKOR News, Sulawesi Barat - Program "siluman" Data Desa Presisi (DDP) yang ujug-ujug muncul di APBD 2022 Pemrov. Sulawesi Barat terus menuai kritik dari sejumlah aktivis anti korupsi.

Ketua umum LSM LKPA, Zubair menduga munculnya program DDP di APBD adalah mal-administrasi berat sehingga patut diduga ada oknum yang mengambil keuntungan yang mengarah ke gratifikasi.
 

Zubair mengatakan, program DDP yang tidak pernah dibahas bersama DPRD dan tidak terdapat dalam RKPD. Tapi, bisa masuk dalam APBD itu "hasil lobi" oknum yang dekat dengan kekuasaan.

"Terbukti realisasi dan manfaatnya tidak jelas. Kenapa dipaksakan masuk APBD 2022 saat Pj. Gubernur, Akmal Malik baru saja menjabat," kata Zubair, (8/8).

LSM LKPA menantang Pemrov. Sulawesi Barat membuka Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Program DDP ke publik.

"Ayo buka RKA nya kepublik, kami tantang Pemprov Sulbar agar kami bisa tau kemana Puluhan Miliar APBD itu digunakan. Setelah itu, kami juga akan tantang auditor (berhitung) yang mengatakan realisasinya clear & clean sebagaimana yang dikatakan Kadis PMD," tegas Zubair.

 

Zubair menambahkan, jika Pemprov tidak membuka RKA nya, maka kami akan demo tiap hari dan berkemah di depan Kantor Gubernur.

Dikonfirmasi terkait tantangan Ketua Umum LKPA itu, baik Kadis PMD maupun Kepala BAPPEDA kompak tidak memberikan tanggapan saat dihubungi skornews. *Awi