Oleh : Dr. Muslimin M.
Akademisi
SAYA pernah duduk disebuah ruang rapat yang sebenarnya membuat saya tidak nyaman. Ruangan itu dingin, terlalu dingin malah. Suasananya, lebih dingin lagi.
Di meja panjang itu, banyak orang pintar. Gelarnya panjang, jabatannya tinggi. Tetapi, rapat berjalan seperti upacara penuh kesunyian yang dipaksakan.
Pimpinan, berbicara panjang. Yang lain, mengangguk. Padahal saya tahu, beberapa keputusan yang dibahas saat itu keliru. Angkanya terlalu optimistis, programnya terlalu dipaksakan. Namun, tidak ada yang berani memotong, termasuk saya. Saya, memilih diam.
Dan sampai hari ini, saya masih ingat rasa tidak enak setelah rapat itu selesai. Bukan karena keputusan salah tadi, melainkan it karena saya ikut menjadi bagian dari budaya diam itu.
Mungkin disitulah, kultur feodal bekerja paling halus yang membuat orang merasa aman. Ketika, mengikuti arus dan merasa bersalah ketika berbeda pendapat.
Kita tumbuh dalam budaya seperti itu, sejak kecil. Di rumah, anak sering diminta diam ketika orang tua bicara. Di sekolah, murid yang terlalu banyak bertanya kadang dianggap melawan. Di kantor, bawahan belajar cepat bahwa menyenangkan atasan sering lebih penting daripada mengatakan kenyataan.
Lama-lama, kita terbiasa memakai dua wajah. Satu wajah resmi, di depan pimpinan. Satu wajah jujur, di belakang ruangan.
Saya sering kasihan kepada orang-orang muda yang sebenarnya cerdas, idenya bagus, energinya besar. Namun, seperti ada yang mencekal dengan kalimat "jangan terlalu menonjol, nanti dianggap sok.”
Kalimat itu, membunuh banyak keberanian. Di negeri ini, kadang orang tidak takut salah. Justru, lebih takut tidak disukai atasannya.
Maka lahirlah budaya ABS, asal bapak senang yang usianya mungkin lebih tua daripada republik ini sendiri.
Yang penting pimpinan tersenyum, walaupun laporan dimanipulasi sedikit, walaupun masalah disembunyikan dulu, walaupun pelayanan masyarakat terbengkalai.
Saya pernah bertemu seorang birokrat yang cukup tua, orangnya jujur sekali. Dia berkata pelan kepada saya, “Di kantor ini, kemampuan paling penting bukan bekerja. Tetapi, membaca suasana hati atasan.”
Saya tertawa kecil waktu itu, tetapi setelah dipikir-pikir, kalimat itu sedih sekali. Karena organisasi, akhirnya bukan lagi tempat mencari solusi. Melainkan, tempat menjaga perasaan orang yang punya kuasa.
Yang lebih menyedihkan, kultur seperti ini sering diwariskan. Orang yang dulu ditekan, ketika naik jabatan kadang berubah menjadi penekan baru.
Mungkin karena terlalu lama merasa kecil, begitu punya kekuasaan, dia ingin dihormati sebesar-besarnya. Maka, pintu ruangan mulai dijaga, nada bicara berubah, jarak dengan bawahan dibuat semakin jauh.
Seolah, jabatan harus selalu tampak menyeramkan agar dihormati. Padahal, rasa hormat yang lahir dari ketakutan biasanya palsu. Begitu jabatan hilang, penghormatan ikut hilang.
Saya kira, bangsa ini sebenarnya tidak kekurangan orang pintar. Di kampus banyak,
di sekolah banyak, di kantor-kantor juga banyak.
Yang kurang adalah, ruang aman untuk bicara jujur. Karena, terlalu banyak orang hidup dalam kecemasan, takut dianggap melawan, takut karier terhambat, takut dipindahkan, takut tidak dipakai lagi.
Akhirnya, kita menjadi masyarakat yang pandai membaca arah angin. Namun, lupa cara berdiri tegak.
Dan mungkin perubahan terbesar yang kita perlukan, bukan sekadar mengganti sistem atau aplikasi digital. Melainkan, keberanian sederhana dengan mengatakan, “saya tidak setuju” tanpa harus saling bermusuhan. Itu terdengar kecil, tetapi bagi kultur feodal, itu revolusi besar. Jabatan, terasa seperti warisan
Suatu waktu, saya pernah berada dalam sebuah percakapan kecil yang sebenarnya sangat biasa. Tidak ada forum resmi., tidak ada pidato. Hanya, obrolan ringan selepas acara masing-masing.
Seseorang berkata sambil tertawa kecil, “Nanti kalau bapaknya pensiun, paling anaknya yang lanjut.”
Semua orang ikut tersenyum, tidak ada yang merasa kalimat itu aneh. Justru, disitulah masalahnya.
Di negeri ini, kadang jabatan memang diperlakukan seperti sesuatu yang bisa diwariskan diam-diam, bukan lewat aturan tertulis, tentu saja. Republik ini tidak mengenal sistem bangsawan resmi dalam birokrasi modernnya.
Namun dalam praktik sosial, banyak orang masih percaya bahwa kekuasaan memiliki garis keturunan tidak resmi.
Nama keluarga tertentu, lebih cepat membuka pintu. Anak pejabat lebih, mudah mendapat ruang. Kerabat tokoh penting, lebih cepat dipercaya. Bahkan, sebelum membuktikan kemampuan. Sementara, orang lain harus memulai dari nol bahkan kadang dari bawah sekali.
Saya sering berpikir, bahwa mungkin feodalisme kita memang tidak mati, hanya berubah bentuk. Dulu, orang tunduk karena gelar kebangsawanan. Sekarang, orang tunduk karena kedekatan dengan pusat kekuasaan. Dulu, kerajaan diwariskan lewat darah. Sekarang, pengaruh diwariskan lewat jaringan, relasi dan nama belakang. Dan yang paling menarik, semua itu sering dianggap normal.
Sosiolog Pierre Bourdieu, menyebut adanya modal sosial dan modal simbolik dalam masyarakat. Kekuasaan, menurutnya tidak hanya diwariskan melalui uang atau aset ekonomi, tetapi juga lewat jaringan sosial, prestise keluarga, akses pendidikan dan legitimasi simbolik.
Anak dari keluarga berpengaruh, sejak awal sudah memiliki “jalan masuk” yang tidak dimiliki banyak orang lain. Mungkin, tumbuh di lingkungan elite.
Mengenal tokoh-tokoh penting sejak kecil, masuk ke ruang-ruang yang bagi orang lain terasa jauh. Belajar cara berbicara, cara berpakaian, bahkan cara membangun pengaruh sosial. Semua itu, menjadi keuntungan yang sering tidak terlihat, tetapi sangat menentukan.
Karena itulah, persaingan sosial di banyak tempat. Sebenarnya, tidak pernah benar-benar dimulai dari titik yang sama.
Saya pernah melihat sendiri, bagaimana seorang anak pejabat diperlakukan begitu istimewa bahkan sebelum bekerja. Cara orang menyambutnya berbeda, kesalahannya lebih mudah dimaklumi, pendapatnya lebih cepat didengar.
Bukan karena dia pasti buruk, tetapi karena masyarakat kita masih sangat menghormati kedekatan dengan kekuasaan.
Dan penghormatan yang terlalu berlebihan itulah, yang sering berubah menjadi kultur feodal modern.
Peneliti budaya organisasi Geert Hofstede pernah menjelaskan konsep power distance, jarak kekuasaan dalam masyarakat.
Dalam budaya dengan power distance tinggi, ketimpangan kekuasaan diterima sebagai sesuatu yang wajar. Atasan, sulit dikritik. Keluarga elite mendapat legitimasi sosial lebih besar. Struktur hierarki, dianggap alamiah.
Indonesia, sering menunjukkan gejala itu. Kita, masih mudah kagum kepada simbol kekuasaan. Masih terlalu menghormati jabatan, sampai kadang lupa bahwa jabatan hanyalah titipan sementara.
Mungkin itu sebabnya, banyak orang tua diam-diam berharap anaknya bisa “meneruskan pengaruh” yang dimiliki.
Tidak selalu, karena niat buruk. Kadang justru, karena rasa sayang. Karena ingin, anaknya hidup aman. Karena, merasa sudah membangun jaringan bertahun-tahun dan sayang kalau tidak diwariskan.
Tetapi, ketika pola seperti itu terus berlangsung, organisasi perlahan kehilangan satu hal penting. Yaitu, kepercayaan bahwa semua orang punya kesempatan yang sama. Dan ketika kepercayaan itu hilang, semangat meritokrasi ikut melemah.
Pegawai yang bekerja keras mulai bertanya dalam hati, “Apakah kemampuan benar-benar penting?”
Mahasiswa berprestasi mulai ragu, “Apakah dunia kerja nanti akan adil?”
Lalu, perlahan lahir sikap pasrah. Orang bekerja seperlunya, yang penting aman.Yang penting, dekat dengan lingkar tertentu. Karena mereka belajar, bahwa hubungan sering lebih menentukan daripada kualitas kerja.
Dalam ilmu psikologi organisasi, kondisi seperti itu berbahaya. Ketika, individu merasa hasil kerja tidak terlalu menentukan masa depan mereka, motivasi intrinsik turun. Kreativitas melemah. Loyalitas berubah menjadi formalitas administratif.
Organisasi, tetap berjalan. Tetapi, kehilangan jiwa kompetitif yang sehat. Yang menarik bahwa, budaya pewarisan berpengaruh dan sering hadir sangat halus, tidak pernah diumumkan terang-terangan. Tetapi, orang-orang tahu pola-pola tidak tertulis itu.
Mereka tahu, siapa yang “dipersiapkan”, siapa yang “punya jalur”. Dan pengetahuan kolektif seperti itu, diam-diam membentuk mental sosial kita.
Tentu, tidak semua anak pejabat tidak layak.
Banyak juga yang memang kompeten, bekerja keras. Bahkan, terbebani ekspektasi keluarga besarnya.
Namun, persoalannya bukan pada individu semata. Persoalannya, ada pada budaya yang terlalu mudah menghubungkan legitimasi dengan garis keluarga. Padahal, republik modern dibangun justru untuk memutus logika warisan kekuasaan.
Demokrasi, seharusnya membuka jalan bagi siapa saja. Bukan hanya, bagi yang lahir dekat dengan pusat pengaruh. Karena, kalau kekuasaan terus berputar dalam lingkar keluarga yang sama, masyarakat akhirnya kehilangan harapan bahwa kerja keras benar-benar bisa mengubah nasib.
Dan bangsa yang kehilangan harapan, biasanya pelan-pelan kehilangan energi untuk maju. Saya kira itu sebabnya, pembicaraan tentang feodalisme tidak pernah benar-benar selesai di negeri ini. Sebab, meskipun kerajaan telah lama runtuh, mental tentang “darah yang lebih berhak memimpin” rupanya masih hidup diam-diam di banyak kepala. Bahkan, di republik yang katanya modern ini. ***
