Oleh: Dr. Muslimin M.
Akademisi
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah pada tahun 2029 nanti, merupakan koreksi yang rasional. Beban teknis pemilu serentak dianggap terlalu berat, pemilih kewalahan, penyelenggara kelelahan. Dan demokrasi, seperti dipaksa bekerja melampaui batasnya.
Maka, pemisahan dipilih. Agar, lebih sederhana. Agar, lebih fokus. Agar, lebih manusiawi.
Argumen itu, masuk akal. Namun, demokrasi tidak hanya soal bagaimana memilih. Melainkan, soal bagaimana kekuasaan diperoleh dan yang sering dilupakan adalah bagaimana dibiayai.
Saya teringat seorang kawan lama, Dia pernah maju dalam pilkada. Bukan figur besar, bukan juga orang tanpa kapasitas. Dia punya gagasan, jaringan dan cukup dikenal di daerahnya. Namun, dia kalah.
Kami pernah berbincang setelah itu, tidak ada nada kecewa berlebihan. Justru, lebih banyak bercerita soal biaya.
“Yang paling berat itu bukan kampanyenya mas” katanya, “tetapi menjaga semuanya tetap berjalan.”
Saya tidak langsung mengerti maksudnya, Dia menjelaskan bahwa biaya bukan hanya untuk baliho atau rapat umum. Ada biaya menjaga relasi, menggerakkan orang, memastikan dukungan tidak berpindah, semuanya butuh dana. Dan jumlahnya, tidak kecil.
“Kalau berhenti sebentar saja,” katanya lagi, “ kita dianggap sudah tidak serius.”
Pemisahan pemilu, berarti satu hal yang pasti. Yaitu, kontestasi tidak lagi tunggal, ini menjadi berlapis.
Nasional berjalan sendiri, Daerah berjalan sendiri. Dengan jarak waktu yang tidak pendek. Itu artinya, bahwa siklus politik tidak lagi padat dalam satu titik, tetapi memanjang dalam rentang waktu yang lebih lama.
Ini terlihat lebih rapi secara teori, tetapi dalam praktiknya hal ini berarti ada satu hal yang kurang dihitung, yaitu biaya yang berulang.
Kandidat tidak lagi cukup menyiapkan satu momentum, sebab harus bertahan dalam dua. Partai, tidak lagi mengonsolidasikan sumber daya sekali jalan, tetapi berkali-kali dan mesin politik tidak pernah benar-benar berhenti bekerja.
Demokrasi berubah dari satu pertandingan besar menjadi serangkaian pertandingan panjang. Dan setiap pertandingan, membutuhkan ongkos yang tidak sedikit.
Masalahnya kemudian, bahwa tidak semua pemain memiliki kemampuan yang sama untuk membayar semua proses itu.
Disinilah "modal" mulai mengambil peran yang lebih dominan.
Dalam sistem dengan biaya politik tinggi, kompetisi jarang ditentukan semata-mata oleh gagasan. Sebab, lebih sering ditentukan oleh daya tahan finansial. Siapa yang mampu bertahan lebih lama, dialah yang punya peluang lebih besar.
Pemisahan pemilu, secara tidak langsung menguji daya tahan itu. Bukan hanya, siapa yang paling siap secara politik, melainkan siapa yang paling kuat secara ekonomi.
Konsekuensinya tidak berhenti pada tahap kontestasi, sebab biaya politik selalu punya logika sendiri yaitu "ingin kembali".
Apa yang dikeluarkan hari ini, akan dicari jalannya untuk kembali esok hari. Dalam bentuk apa pun, lewat kebijakan, lewat proyek atau lewat kompromi yang tidak selalu terlihat.
Di titik inilah, demokrasi mulai bergeser. Dari arena pertarungan gagasan menjadi arena pengelolaan investasi.
Kekuasaan tidak lagi sekadar amanah, kekuasaan menjadi instrumen untuk menutup biaya.
Pendukung pemisahan pemilu, mungkin akan mengatakan bahwa ini harga yang harus dibayar untuk kualitas demokrasi yang lebih baik. Pemilih akan lebih fokus, isu lokal tidak lagi tertutup oleh hiruk-pikuk nasional.
Itu, benar. Pertanyaannya kemudian, kualitas untuk siapa?
Jika biaya politik semakin tinggi, maka tidak semua orang bisa ikut dalam kompetisi itu. Mereka yang tidak memiliki akses terhadap modal akan tersingkir bahkan sebelum pertandingan dimulai.
Demokrasi tetap ada, Pemilu tetap berlangsung. Tetapi, pesertanya semakin terbatas.
Kita mungkin sedang memperbaiki prosedur demokrasi, menyederhanakan cara memilih, memperbaiki mekanisme teknis. Lalu, membuat semuanya terlihat lebih tertata.
Namun, pada saat yang sama kita berisiko mengabaikan satu hal yang lebih mendasar. Yaitu, struktur biaya.
Selama biaya politik tetap tinggi atau bahkan meningkat, maka setiap perbaikan prosedur hanya akan menyentuh permukaan, sebab masalah utamanya tetap tinggal.
Saya kembali teringat teman saya itu.
Dia tidak lagi berbicara soal menang atau kalah, sebab yang dia pikirkan justru bagaimana menutup semua yang sudah di keluarkan.
“Itu yang tidak pernah selesai,” katanya.
Kalimat itu terasa cukup sederhana, tetapi mungkin di situlah kita bisa melihat wajah lain demokrasi kita.
Bukan hanya tentang pilihan, bukan hanya tentang suara. Melainkan, tentang harga.
Dan dengan pemilu yang dipisah, tampaknya harga itu belum akan turun. Justru, semakin menguat bersama modal yang ikut menentukan arah permainan.
Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi membuka peluang perbaikan kualitas prosedural demokrasi. Betul, saya setuju. Namun, tanpa intervensi terhadap biaya politik, maka kebijakan ini dapat menghasilkan efek paradoks yang berbahaya. Yaitu, demokrasi yang lebih rapi, tetapi semakin mahal dan menyingkirkan orang-orang yang lebih layak dan pantas dipilih.
Dan demokrasi yang mahal, memiliki kecenderungan yang tidak inklusif. Hanya orang-orang kaya secara finansial yang akan memiliki gelanggang itu.
Pertanyaan mendasar yang tersisa bagi kita adalah, apakah reformasi ini akan memperluas akses politik atau jangan-jangan justru mempersempitnya?
Jawabannya, akan sangat ditentukan oleh langkah lanjutan negara dalam mengatur dan membatasi biaya politik itu sendiri.
Kita tunggu, gebrakan berikutnya. ***
