SKOR News, Sulbar - Penganggaran Rp 170 Miliar utang ke PT SMI dalam batang tubuh APBD 2026 Prov. Sulawesi Barat. Kini, diwarnai saling claim proses (dibahas dan tidak dibahas) di DPRD.
Wakil Ketua DPRD yang juga Anggota Banggar Munandar Wijaya, Ketua Komisi III Usman Suhuriah dan sejumlah Anggota DPRD yang berhasil diwawancarai skornews. Mengaku, tidak mengetahui rencana pinjaman (utang) ke PT SMI itu pernah dibahas di DPRD saat pengajuan ranperda oleh Pemprov Sulbar.
"Yang pasti saya tidak pernah ikut pembahasan dan tidak tau pernah dibahas. Serta, tidak pernah ada narasi pembiayaan saat rapat paripurna penetepan APBD 2026, silahkan tanyakan ke Ketua DPRD dan Ketua Banggar," kata para legislator itu, seakan kompak dalam kejujuran.
Klik disini, baca berita sebelumnya
Berbeda dengan pernyataan Sekretaris Daerah Prov. Sulawesi Barat, Junda Maulana. Menurutnya rencana pinjaman, urgensi peminjaman, penggunaan pinjaman. Serta, skema pengembalian (pembayaran) utang telah dibahas tuntas bersama DPRD.
Sejumlah pakar, praktisi, aktivis hingga pemerhati. Menilai, Pemprov. Sulawesi Barat sekarang ini seperti pabrik polemik. Belum juga selesai soal akses kepegawaian yang diblokir Pemerintah Pusat. Kini, muncul lagi polemik terkait pembiayaan utang ke pihak ketiga.
Sebelumnya, juga telah viral soal mantan napi koruptor yang lolos verifikasi promosi pejabat Eselon Dua yang bahkan dibahas di Komisi III DPR-RI saat RDP dengan BKN. *Awi
Next...
Nantikan berita selanjutnya
