Oleh : Dr. Muslimin M.
Akademisi
SUATU hari saya pernah salah duduk, waktu itu di sebuah kantor pemerintahan. Saya datang lebih awal, kursi masih banyak kosong, saya pilih yang paling dekat dengan pintu bagian dalam. Ternyata, itu pintu pejabat.
Tidak ada yang melarang, karena memang tidak ada tanda larangan, sampai seorang pegawai mendekat kepada saya pelan. Berbisik, "Maaf Pak, itu biasanya untuk tamu tertentu".
Saya langsung paham, saya pindah dengan perasaan penasaran. Dan sejak itu, saya baru tahu ternyata kursi pun punya kelas.
Hari itu saya menunggu tidak terlalu lama, hanya cukup untuk melihat satu hal bahwa birokrasi kita masih menyimpan sesuatu yang tidak tertulis, bukan aturan. Tetapi, kebiasaan.
Lalu seorang atasan datang, tidak ada aba-aba, namun semua berubah. Yang tadi santai, mendadak sibuk. Yang tadi duduk, berdiri. Yang tadi berbicara keras, menurunkan suara.
Saya memperhatikan, bukan pekerjaannya yang berubah. Tetapi suasananya, seolah-olah yang penting bukan apa yang dikerjakan. Tetapi, siapa yang melihat. Disitu saya ingat satu kata lama, "feodalisme'.
Dulu saya mengira budaya kolonial itu sudah selesai, ikut pensiun bersama zaman kerajaan dan penjajahan, ternyata tidak. Hanya berganti baju, berganti casing. Sekarang namanya, "jabatan".
Dalam bentuk ini, feodalisme menjadi lebih halus, tidak kasar, tidak terlihat memaksa. Namun, justru itu yang membuatnya kuat.
Orang tidak merasa diperintah, tetapi tahu harus bersikap. Orang tidak dilarang berpendapat, tetapi tahu kapan harus diam.
Yang muda belajar cepat, bukan dari buku pedoman. Melainkan, dari suasana ruangan. Siapa yang boleh berbicara, siapa yang cukup mendengar.
Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, karena ini bukan soal orang, ini soal kebiasaan yang terlalu lama dibiarkan. Akibatnya pelan-pelan terasa, keputusan menjadi lambat. Bukan karena sulit, melainkan karena menunggu.
Inovasi menjadi jarang dilakukan, bukan karena tidak ada ide. Tetapi karena ragu, semua ingin aman. Padahal, negara ini tidak dibangun oleh orang-orang yang hanya ingin aman.
Saya keluar dari kantor itu dengan pikiran masih penasaran bahwa reformasi birokrasi itu penting. Namun, yang lebih penting adalah keberanian untuk mengubah cara kita memperlakukan jabatan.
Karena selama jabatan masih terasa seperti sesuatu yang harus "ditinggikan", bukan "dipertanggungjawabkan", selama itu pula jarak akan tetap ada.
Selama jarak itu ada, pelayanan tidak akan pernah benar-benar sampai dan feodalisme itu ternyata pintar. Tidak melawan perubahan, justru ikut di dalamnya dan diam-diam memastikan dirinya tidak pernah pensiun.
Warisan kolonial
Birokrasi di negeri ini sering dinilai lambat, berbelit dan kurang responsif. Berbagai reformasi telah dilakukan, mulai digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur, hingga restrukturisasi organisasi. Namun satu pertanyaan mendasar tetap muncul. Mengapa perubahan itu belum sepenuhnya terasa?
Jawabannya tidak sederhana, tetapi satu faktor menonjol yaitu budaya feodal yang masih bertahan dalam praktik birokrasi.
Budaya ini bekerja dalam pola relasi yang hierarkis dan personal. Atasan menjadi pusat otoritas, sementara bawahan cenderung menunggu arahan. Keputusan tidak selalu diambil berdasarkan kebutuhan objektif, melainkan pertimbangan subjektif. Apakah sesuai dengan kehendak atasan.
Dalam situasi seperti ini, loyalitas bergeser. Aparatur lebih fokus menjaga relasi vertikal daripada menjalankan fungsi pelayanan. Fenomena *yang penting atasan senang* bukan sekadar anekdot, melainkan mekanisme tidak tertulis yang memengaruhi perilaku organisasi.
Dampaknya tentu saja cukup signifikan:
Dan lucunya upaya reformasi selama ini cenderung fokus pada aspek struktural dan teknis. Sistem diperbaiki, prosedur dipangkas, teknologi diperkenalkan. Namun perubahan kultural berjalan jauh lebih lambat.
Padahal, budaya organisasi adalah fondasi.Tanpa perubahan di level ini, reformasi hanya menghasilkan efisiensi semu, proses mungkin lebih cepat secara konsep, tetapi tetap lambat dalam praktiknya.
Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar perubahan aturan, melainkan perubahan cara berpikir. Hierarki harus dipahami sebagai mekanisme koordinasi, bukan dominasi. Jabatan harus dimaknai sebagai tanggung jawab, bukan privilese.
Artinya bahwa kepemimpinan menjadi kunci.Tanpa teladan dari atas, sulit mengharapkan perubahan dari bawah. Keterbukaan terhadap kritik, keberanian mendelegasikan dan penghargaan terhadap inisiatif perlu menjadi praktik, bukan sekadar slogan.
Bahwa birokrasi yang adaptif hanya dapat tumbuh dalam lingkungan yang memberi ruang bagi keberanian dan akuntabilitas.Tanpa itu, aparatur akan tetap bermain aman dan pelayanan kepada masyarakat akan terus berada dalam posisi kompromi.
Pada titik ini jelas bahwa persoalan birokrasi bukan semata soal sistem, melainkan soal budaya yang mengendap.
Selama budaya feodal itu masih dipelihara secara sadar atau tidak, maka reformasi birokrasi akan selalu tertinggal satu langkah. Dan seperti yang terlihat selama ini bahwa feodalisme itu tidak pernah benar-benar pensiun. ***
