Oleh: Dr. Muslimin M.
Akademisi
SAYA mencermati apa yang disampaikan ketua komisi XI DPR-RI, beberapa waktu lalu. Tentang, rancangan APBN 2027. Jujur saja, saya tertarik dengan angkanya. Namun belakangan ini, saya justru semakin curiga pada angka yang terlalu besar itu.
Tentu saja, bukan karena saya tidak percaya pada statistik. Justru karena saya tahu, angka bisa terlihat sangat indah, sementara kenyataan di bawahnya, jauh lebih rumit.
RAPBN 2027, misalnya.
Belanja negara, dirancang mencapai 4.097,2 Triliun. Untuk pertama kalinya, menembus angka 4.000 Triliun. Defisit, dipatok sekitar 671,2 Triliun atau 2,4% terhadap PDB.
Pemerintah menyebutnya, sebagai bagian dari disiplin fiskal.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun melihat postur tersebut sebagai pesan optimisme kepada pasar.
Saya bisa memahami, optimisme itu. Tetapi, saya mempunyai pertanyaan yang mungkin terdengar agak kuno. Optimisme itu, dirasakan oleh siapa?.
Pasar, investor, Jakarta?. Atau, rakyat yang tinggal ratusan, bahkan ribuan kilometer dari pusat kekuasaan?.
APBN, memang disusun di Jakarta. Tetapi, negara dirasakan rakyat di daerah.
Disanalah pertanyaan tentang anggaran, menjadi jauh lebih serius.
Saya kadang berpikir, bahwa angka APBN seharusnya tidak berhenti di layar komputer Kementerian Keuangan.
Angka itu, harus mempunyai perjalanan. Dari Jakarta turun ke Provinsi, dari Provinsi turun ke Kabupaten dan dari Kabupaten sampai ke Desa-Desa.
Dan akhirnya, sampai kepada manusia yang namanya tidak pernah muncul dalam tabel APBN. Petani, nelayan, guru, bidan, anak sekolah dan orang-orang miskin.
Mereka ini, tidak pernah membaca angka 4.097,2 Triliun. Tetapi, merekalah yang seharusnya merasakan manfaat dari angka-angka tersebut.
Karena APBN pada hakikatnya, bukan milik pemerintah. APBN, adalah uang rakyat yang dititipkan kepada negara.
Maka semakin besar anggaran, semakin besar pula kewajiban moral pemerintah untuk menjelaskan, uang itu pergi kemana dan menghasilkan apa.
Saya tidak alergi terhadap kata efisiensi, pun ebaliknya. Negara, memang harus efisien.
Uang rakyat, tidak boleh dihamburkan untuk rapat yang tidak menghasilkan keputusan. Perjalanan dinas yang tidak penting, harus dipangkas. Seremoni yang berlebihan, harus dikurangi.
Belanja barang yang tidak mempunyai dampak nyata, harus dievaluasi. Bahkan, proyek yang hanya bagus untuk difoto tetapi miskin manfaat, seharusnya tidak mendapatkan tempat dalam APBN.
Saya kira, di titik ini kita semua sepakat. Namun, ada persoalan yang jauh lebih besar.
Bahwa efisiensi, jangan berubah menjadi kemalasan fiskal. Memotong anggaran memang mudah dan yang sulit adalah, memperbaiki kualitas belanja.
Lebih sulit membangun sistem yang membuat setiap Rupiah transfer, menghasilkan manfaat yang terukur. Dan disinilah, saya mulai khawatir. Jangan sampai, daerah menjadi korban paling mudah dari sebuah kebijakan yang disebut efisiensi.
Saya kadang membayangkan, seorang Kepala Daerah membuka meja kerjanya pada pagi hari.
Disana ada surat dari pusat, TKD dikurangi. Sementara, di meja yang sama sudah menunggu daftar kebutuhan.
Guru meminta perhatian, puskesmas membutuhkan obat dan peralatan. Jalan kabupaten rusak, irigasi belum selesai. Kemiskinan dan stunting, masih menjadi persoalan serius yang nyaris tak berujung.
Semuanya, membutuhkan uang. Lalu, Kepala Daerah harus memilih.
Yang mana, mau dipotong?.
Guru, Kesehatan, infrastruktur, bantuan sosial atau pelayanan dasar?.
Di Jakarta, pengurangan 100 miliar mungkin hanya terlihat sebagai angka dalam sebuah tabel. Tetapi di suatu kabupaten, Rp 100 Miliar bisa mempunyai wajah.
Bisa berupa jalan yang tidak jadi dibangun, jembatan yang tertunda, puskesmas yang kekurangan fasilitas. Atau, anak-anak di desa yang kembali belajar di ruang kelas yang tidak layak.
Anggaran, mempunyai konsekuensi pada manusia. Inilah yang kadang hilang, ketika kebijakan fiskal terlalu sibuk berbicara dalam bahasa angka.
Oleh sebab itu, saya kira perdebatan tentang TKD. Tidak boleh, semata-mata diletakkan dalam perspektif "pusat memberi uang kepada daerah".
Itu, cara pandang yang terlalu ketinggalan.
Dalam negara kesatuan yang menjalankan desentralisasi fiskal, transfer ke daerah bukan sekadar kemurahan hati pemerintah pusat.
TKD itu, merupakan bagian dari desain pembagian kewenangan dan tanggung jawab negara. Daerah diberi kewenangan mengurus banyak urusan publik, tetapi kewenangan tanpa dukungan fiskal yang memadai. Dapat berubah, menjadi desentralisasi tanggung jawab tanpa desentralisasi kemampuan.
Ini yang harus serius, kita perhatikan.
Jangan sampai, Pemerintah Daerah diminta memberikan pelayanan semakin banyak. Tetapi, sumber pembiayaannya justru semakin sempit.
Tentu saya tidak sedang membela daerah secara membabi buta, sebab daerah juga harus bercermin.
Ada pemerintah daerah yang PAD nya rendah, tetapi belanjanya tidak efisien. Ada daerah yang terlalu nyaman bergantung pada transfer, belanja pegawai yang gemuk, perjalanan dinas yang tidak rasional.
Ada pula, proyek yang lebih dekat kepada kepentingan politik. Daripada, kebutuhan masyarakat. Dan bahkan, ada kebiasaan lama mengejar serapan anggaran, seolah-olah semakin cepat uang habis berarti semakin berhasil pembangunan.
Padahal, tidak demikian.
Anggaran yang terserap, belum tentu anggaran yang berhasil. 10 miliar yang habis, tetapi tidak menghasilkan perubahan bagi masyarakat. Adalah, kegagalan yang mahal.
Sebaliknya, 1 miliar yang mampu membuka akses ekonomi sebuah desa, meningkatkan produktivitas petani atau memperbaiki layanan kesehatan. Mungkin, jauh lebih bernilai.
Maka yang seharusnya kita kejar, bukan sekadar belanja lebih banyak. Tetapi, belanja lebih bermutu.
Masalah berikutnya, adalah ketimpangan kemampuan fiskal.
Tidak semua daerah, dilahirkan dengan kondisi ekonomi yang sama. Ada daerah industri, daerah pertambangan, pertanian, kepulauan dan ada kabupaten dengan pusat ekonomi yang hidup.
Maka, rasa-rasa nya tidak adil. Jika seluruh daerah, dipaksa berlari dengan sepatu yang sama. Daerah dengan PAD besar, tentu mempunyai ruang fiskal lebih luas. Daerah dengan basis ekonomi lemah, tidak bisa tiba-tiba diperintahkan menjadi mandiri hanya dengan pidato.
Kemandirian fiskal, membutuhkan basis ekonomi. Basis ekonomi, membutuhkan investasi dan investasi membutuhkan infrastruktur, pun Infrastruktur, juga membutuhkan anggaran.
Disinilah, terdapat lingkaran yang sering dilupakan. Daerah miskin membutuhkan fiskal yang cukup, justru agar mampu keluar dari kemiskinannya.
Kalau pemerintah serius melakukan efisiensi, saya ingin melihat efisiensi dimulai dari tempat yang paling gemuk.
Contoh program kementerian yang tumpang tindih, belanja barang yang tidak perlu, termasuk perjalanan dinas yang tidak menghasilkan. Apalagi, belanja yang hanya memperbesar birokrasi tetapi tidak memperbesar pelayanan.
Hal-hal diatas itulah, yang perlu diefisiensi.
Saya tentu tidak ingin melihat APBN semakin besar, sementara pemerintah daerah semakin sibuk menghitung apa yang harus dipotong.
Dan saya juga tidak ingin melihat kepala daerah, berubah menjadi sekadar pengelola kekurangan. Daerah seharusnya diberi ruang untuk tumbuh, bukan hanya ruang untuk bertahan.
Karena pembangunan nasional yang sehat, bukanlah ketika pusat semakin kuat dan daerah semakin bergantung. Bahwa, yang kita inginkan adalah pusat yang kuat, daerah yang sehat dan masyarakat yang semakin mandiri.
Itulah makna desentralisasi, yang seharusnya kita jaga.
Maka, saya ingin mengakhiri tulisan ini dengan kalimat sederhana.
Efisiensi itu perlu penghematan, itu wajib. Tetapi, jangan memotong otot hanya karena ingin mengurangi lemak.
Daerah, adalah salah satu otot negara.
Kalau APBN semakin gemuk, tetapi daerah semakin kurus. Kita, mungkin berhasil membuat negara terlihat besar. Namun, belum tentu membuat negara menjadi kuat.
Dan saya kira, ukuran negara yang kuat bukanlah seberapa besar anggarannya. Melainkan, seberapa jauh uang rakyat mampu mengubah kehidupan rakyatnya.***
