Oleh: Dr. Muslimin M.
Akademisi
SAYA punya kebiasaan agak lucu yang tidak perlu ditiru, yakni memperhatikan gelar dibelakang dan didepan nama orang.
Tentu saja, bukan karena saya silau gelar. Justru, sebaliknya.
Saya sering bertanya dalam hati, setelah gelar itu bertambah. Lalu, apa yang ikut berubah?.
Belakangan ini, saya sering melihat semakin banyak pejabat kembali ke kampus. Mungkin, mengejar doktor.
Saya tentu senang dan gembira, pejabat mau belajar, itu bagus malah, apalagi doktor. Berarti mau membaca lebih banyak, meneliti lebih serius, duduk di ruang kelas lagi dan tentu saja mau diuji dan dikritik.
Idealnya kan begitu, sebagai seorang doktor.
Tapi saya juga mulai punya pertanyaan agak lucu, jangan-jangan yang dikejar bukan ilmunya.
Jangan-jangan, toganya. Atau, dua huruf di depan nama atau gengsinya barangkali.
Ini memang pertanyaan yang agak tidak nyaman, tapi justru karena tidak nyaman, perlu ditanyakan.
Saya selalu menganggap doktor sebagai gelar yang berat, bukan berat diucapkan. Tapi, Berat dipertanggungjawabkan.
Untuk menjadi doktor, maka seseorang mestinya tidak hanya tahu banyak hal. Dia juga, harus mampu menemukan sesuatu.
Ada masalah yang diteliti, teori yang diuji, data yang diperiksa, metodologi yang di pertanggungjawabkan. Dan ada kemungkinan paling menyakitkan bagi seorang yang merasa pintar, ternyata dia salah.
Dan disitulah, pendidikan doktoral seharusnya membentuk manusia. Bukan sekadar, menambah huruf pada nama saja.
Saya malah berpikir begini, bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, mestinya semakin sulit dia mengaku paling benar.
Sebab ilmu membuat kita sadar, bahwa pengetahuan kita terbatas dan belum kita ketahui jauh lebih banyak.
Tetapi, kekuasaan sering bekerja sebaliknya. Semakin tinggi jabatan, semakin banyak orang yang mengatakan, kita benar.
Bawahan bilang siap, orang dekat bilang bagus, tim sukses bilang hebat. Kadang, bahkan masalah pun bisa dibuat seolah-olah bukan masalah.
Maka pejabat yang masuk program doktoral sebenarnya mendapat kesempatan yang sangat berharga, dia bisa keluar sebentar dari dunia yang selalu mengatakan "iya".
Masuk ke kampus, duduk sebagai mahasiswa. Dan mendengar seseorang berkata, "argumen Anda lemah, datanya tidak cukup, metodologinya bermasalah dan kesimpulannya tidak terbukti”.
Saya justru ingin melihat, pejabat seperti itu.
Pejabat yang pulang dari kampus bukan semakin merasa hebat, tapi semakin sadar bahwa dirinya masih harus banyak belajar.
Sayangnya, kita hidup dalam masyarakat yang sangat menyukai gelar, bahkan menggilai gelar. Nama tanpa gelar, terasa kurang lengkap. Nama dengan gelar, terasa lebih berwibawa.
Di undangan resmi, gelar berjejer panjang. Di baliho, gelar ditulis besar, termasuk di media sosial, gelar menjadi identitas yang harus. Seolah-olah semakin panjang nama, semakin tinggi pula kapasitas seseorang, padahal tidak selalu begitu
Gelar doktor, adalah bukti bahwa seseorang menyelesaikan pendidikan doktoral. Bukan bukti, bahwa semua pendapatnya benar.
Ini dua hal yang berbeda.
Saya bahkan lebih tertarik pada istilah lain, kompetensi doktoral.
Cara berpikirnya, cara membaca data, menyusun argumen, menerima kritik, cara menguji asumsi. Dan termasuk, cara menggunakan ilmu untuk memecahkan persoalan.
Kalau semua itu tidak berubah, maka apa yang sebenarnya berubah. Hanya nama, atau foto profil?.
Disinilah universitas harus hati-hati. Jangan karena seorang pejabat, lalu standar akademiknya menjadi lentur.
Jangan karena seorang bupati, menteri, anggota DPR, pejabat eselon, kampus merasa perlu memberikan perlakuan khusus.
Di ruang sidang doktoral, jabatan harus ditinggalkan di depan pintu. Bupati masuk sebagai mahasiswa. Pejabat masuk, sebagai mahasiswa pada umumnya.
Tidak ada protokol, tidak ada ajudan bahkan tidak ada tepuk tangan. Bahwa, yang ada hanya pertanyaan dan jawaban.
Kalau kampus tidak bisa melakukan itu, saya kira ada masalah, karena universitas bukan kantor cabang kekuasaan.
Universitas seharusnya menjadi tempat kekuasaan diuji, bahkan kalau perlu diganggu. Dengan pertanyaan, data, kritik dan penelitian.
Saya tidak sedang mengatakan, bahwa semua pejabat yang mengambil doktor itu karena mengejar gengsi. Tentu, tidak demikian.
Banyak yang serius, bekerja keras dan benar-benar ingin meningkatkan kapasitas dirinya. Saya menghormati itu dan justru karena itulah, saya ingin standar doktor tetap tinggi.
Jangan sampai, pejabat yang serius belajar ikut terkena stigma karena ada sebagian orang yang menjadikan doktor sebagai aksesori jabatan.
Saya punya ukuran yang sederhana.
Jangan lihat saat wisuda, lihatlah enam bulan kemudian atau satu tahun kemudian dan lihat kebijakannya.
Apakah lebih berbasis data, apakah lebih terbuka terhadap kritik, dan apakah lebih berani mengatakan kepada bawahannya, “data kamu salah”.
Kalau itu terjadi, maka saya percaya bahwa doktor tersebut benar-benar membawa pulang ilmu.
Tetapi kalau setelah pulang dari kampus semuanya tetap sama, cara berpikirnya, cara mengambil keputusan, cara memperlakukan kritik, maka saya khawatir yang pulang hanya toga dan gelar.
Itulah sebabnya, saya tidak terlalu terkesan pada semakin panjangnya gelar pejabat. Saya justru ingin melihat, apakah semakin berbobot pikirannya.
Negeri ini tidak kekurangan orang bergelar banyak, justru yang kita kurang adalah orang yang mau menggunakan ilmunya untuk mengoreksi kekuasaan.
Sebab ilmu yang tidak mengubah keputusan, hanya akan menjadi pengetahuan pribadi. Dan gelar yang tidak mengubah perilaku, hanya menjadi dekorasi.
Maka ketika seorang pejabat pulang dari kampus dengan gelar doktor, saya tidak terlalu ingin bertanya, "disertasinya tentang apa?”
Saya justru ingin bertanya serius, "setelah menjadi doktor, apa yang akan Anda ubah?”
Kalau jawabannya tidak ada, mungkin dia hanya menambah gelar.
Kalau jawabannya ada, lalu benar-benar dilakukan, maka barulah saya percaya bahwa yang bertambah bukan hanya gelarnya, tetapi juga ilmunya.***
