SKOR News, Sulawesi Barat - Demi kepentingan Masyarakat dan efektifitas pemerintahan, DPW Nasdem diprediksi akan "berjiwa besar" menerima hasil rapat koalisi. Sehingga, kursi Wakil Gubernur tidak kosong terlalu lama.
Jika hal itu terjadi, polemik usulan Cawagub di ruang publik akan berakhir. Dua Nama yang telah dihasilkan koalisi Sulbar Maju Sejahtera, dapat segera diproses dan dilaksanakan DPRD melalui rapat paripurna.
Hal tersebut disampaikan Analys hukum
Mandar Law Community (MLC) Sulawesi Barat, Ali Multazam.
Menurutnya, sikap "egois, dan "manuver" politik petinggi partai harus segera dihentikan. Demi kepentingan daerah. Kursi Wakil Gubernur, sudah terlalu lama kosong.
"Kekosongan Wakil Gubernur dalam waktu yang lama, dapat menghambat efektifitas pemerintahan. Yang seharusnya, dapat maksimal memberikan pelayanan publik yang prima. Membantu Gubernur menjalankan roda pemerintahan dan mengawasi realisasi APBD," terang Ali Multazam kepada skornews, (25/8).
Keputusan menghentikan polemik usungan Cawagub, dengan mengambil sikap politik "mengalah" demi kepentingan yang lebih luas, dapat menghasilkan dukungan elektoral dan simpatik rakyat sulbar.
Juga, akan berakhirnya sejumlah pertanyaan kritis kepada partai NasDem. Kenapa walk out dari ruang rapat koalisi dengan alasan perbedaan pendapat. Serta, kenapa merekomendasikan Ibu Fatmawati salim menjelang digelarnya rapat koalisi. Kenapa, tidak dari awal.
Hal itu dinilai sejumlah kalagan, sebagai langkah politik terkahir DPD NasDem yang diduga telah memprediksi kekalahan dukungan mayoritas Anggota DPRD. Jika, tetap mengusung Dirga AP Singkarru yang sejak awal diisukan jadi Cawagub PAW. Bahkan, sejumlah pihak mengatakan telah melakukan lobi-lobi dukungan ke sejumlah Anggota DPRD.
Pertanyaan kritis lainnya ke Partai NasDem, kenapa masih "melibatkan" istri alm. Wagub. Jendral (purn) Salim S. Mengga ke ranah politik. Seharusnya, Ibu Fatmawati tetap diposisikan sebagai Tokoh Sulbar yang tidak perlu terlibat dalam politik praktis dan tanpa keberpihakan kepada partai politik tetentu.
Kritik ke Partai NasDem, juga datang dari sejumlah akademisi. Bahwa, keputusan meninggalkan kursi perundingan akan menghasilkan konsekuensi politik tersendiri. Karena, kehilangan hak suara mempengaruhi hasil keputusan rapat koalisi.
Akademisi, Dr. Muslimin juga memberikan pandagannya. Bahwa, ketika yang diperdebatkan bukan lagi nama. Melainkan, hak menentukan nama. Maka, sesungguhnya yang sedang diperebutkan, adalah pengaruh.
Walk Out, bisa jadi Satu strategi politik. Namun ingat, bahwa setiap strategi mempunyai konsekuensi.
"Ada satu hukum sederhana dalam politik, ketika Anda meninggalkan meja perundingan. Anda, kehilangan sebagian kemampuan untuk memengaruhi apa yang terjadi di meja itu," terang Dr. Muslimin.
Hasilnya, Calon Wagub yang telah direkomendasikan Partai NasDem, tidak dapat diusulkan dalam rapat koalisi untuk kemudian diperjuangkan menjadi salah satu usulan nama ke DPRD.
Bahwa, Perbedaan pendapat dalam forum rapat adalah hal yang biasa terjadi, tidak perlu walk out hanya karena pendapatnya tidak diakomodir. Karena, justru bisa diduga juga ingin memaksakan kehendak. *Red
