Oleh: Dr. Muslimin M.
Akademisi
IBU Fatmawaty, kandas.
NasDem walk out. PKS masuk.
Dua Nama kemudian muncul, Syamsul Samad dan Abdul Latif.
Saya membaca berita itu pagi-pagi sekali, kiriman dari seorang kawan wartawan. Padahal, pada saat yang hampir bersamaan. Saya juga sedang menulis tentang ibu Fatmawati direkomendasikan oleh Partai Nasdem.
Tentu saja, saya membaca berita itu sebagai potret kecil tentang bagaimana kekuasaan bekerja. Sebab dalam politik, keputusan yang terlihat di meja rapat sering hanyalah ujung dari perundingan yang panjang.
Saya, justru lebih tertarik pada apa yang terjadi sebelum keputusan dibuat.
Siapa yang datang membawa nama, siapa yang merasa mempunyai hak, mencoba membangun kompromi dan siapa yang akhirnya berdiri meninggalkan kursinya.
Dalam politik, kadang-kadang orang yang meninggalkan meja. Justru, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengambil keputusan.
Nama Ibu Fatmawaty, sebelumnya menguat setelah mendapat dukungan NasDem. Dukungan partai, tentu bukan perkara kecil. Partai memberikan modal politik, jaringan, kendaraan, sekaligus legitimasi awal.
Oleh sebab itu, menjadi masuk akal jika muncul anggapan bahwa ibu Fatmawaty memiliki peluang cukup besar. Tetapi, politik tidak pernah sesederhana menghitung siapa yang membawa nama paling awal.
Pada 20 Agustus kemarin, Tujuh partai yang tergabung dalam Koalisi Sulbar (kalau saya tidak salah) Maju dan Sejahtera, bertemu di Mamuju untuk membicarakan pengisian kursi Wakil Gubernur PAW, Prov. Sulawesi Barat.
Dari dinamika rapat itu, saya melihatnya bahwa persoalan sebenarnya bukan sekadar siapa Calon Wakil Gubernur. Pertanyaan yang jauh lebih dalam, adalah siapa yang berhak menentukan calon wakil gubernur?.
Boleh jadi, NasDem berpandangan bahwa hak mengusulkan berada pada partai yang memiliki kursi di DPRD. Dan sebagian partai lain, mungkin juga berpandangan berbeda. Semua partai dalam koalisi, dianggap memiliki hak untuk mengusulkan nama. Atau, menentukan Dua nama untuk diteruskan ke DPRD.
Disitulah, persoalan membesar.
Karena, ketika yang diperdebatkan bukan lagi nama. Melainkan, hak menentukan nama. Maka, sesungguhnya yang sedang diperebutkan, adalah pengaruh.
NasDem, kemudian memilih walk out.
Saya, tidak ingin buru-buru menyebutnya sebagai kesalahan. Bisa jadi itu strategi politik, bentuk protes atau sebuah pesan. Bahwa, NasDem tidak ingin ikut dalam proses yang dianggap tidak sesuai dengan posisi politiknya.
Namun ingat, bahwa setiap strategi mempunyai konsekuensi.
Ada satu hukum sederhana dalam politik, ketika Anda meninggalkan meja perundingan. Anda, kehilangan sebagian kemampuan untuk memengaruhi apa yang terjadi di meja itu.
Rapat tetap berjalan, forum tidak berhenti. Dan setelah NasDem keluar, Dua nama, muncul.
Syamsul Samad dari Demokrat, dan
Abdul Latif dari PKS.
Disinilah, saya melihat ironi politik yang cukup menarik.
NasDem, mungkin meninggalkan meja untuk mempertahankan posisi tawar. Tetapi, meja itu tidak ikut pergi. Orang lain tetap duduk disana dan mereka, melanjutkan pembicaraan.
Inilah, mengapa dalam politik, kursi di meja perundingan sering lebih berharga daripada pidato di luar ruangan. Justru yang menarik bagi saya, adalah posisi PKS.
Ketika NasDem keluar, PKS tetap berada dalam forum. Kemudian, nama Abdul Latif muncul sebagai salah satu kandidat.
Saya tidak ingin menyebutnya sebagai kemenangan PKS, sebelum seluruh proses selesai. Tetapi secara politik, PKS setidaknya menunjukkan Satu kemampuan penting, bagaimana membaca ruang.
Politik, bukan hanya soal siapa yang paling besar. Politik, adalah soal siapa yang paling cepat membaca perubahan.
Kadang, partai tidak perlu menjadi pemain terbesar untuk memperoleh keuntungan. Cukup memastikan dirinya tetap berada didalam ruangan, ketika konfigurasi berubah.
NasDem, berdiri. PKS, tetap duduk dan tiba-tiba peta pembicaraan berubah.
Bagi saya, ini bukan sekadar soal PKS. Ini pelajaran klasik dalam politik. Bahwa, ruang yang ditinggalkan oleh satu kekuatan akan segera diisi oleh kekuatan lain.
Demokrat pun, tidak datang dengan tangan kosong. Syamsul Samad, muncul sebagai nama yang diajukan.
Dengan demikian, forum yang sebelumnya diperkirakan akan menjadi panggung bagi Satu Nama. Justru, menghasilkan Dua alternatif dari Dua partai.
Ini menunjukkan, bahwa koalisi politik tidak pernah benar-benar statis. Koalisi itu bergerak mengikuti kepentingan, momentum dan kemampuan setiap partai membangun kesepakatan.
Oleh karenanya, saya melihat peristiwa ini bukan semata-mata sebagai ibu Fatmawaty kalah.
Lebih tepat, kalau dibaca sebagai konfigurasi politik sedang berubah. Dan perubahan konfigurasi, selalu menghasilkan pemenang dan pecundang baru.
Lalu, bagaimana dengan Ibu Hj. Fatmawaty Salim?.
Menurut saya, kita perlu adil melihat ini. Bahwa, seorang kandidat bisa memiliki kapasitas yang baik, memiliki pengalaman dan reputasi. Tetapi, dalam politik kelayakan personal belum tentu cukup.
Ada satu modal lain yang sering dilupakan, yakni kemampuan membangun konsensus. Bahwa, kursi wakil gubernur tidak diperebutkan seorang diri. Kursi itu, lahir dari proses politik.
Itulah sebabnya seorang kandidat harus mampu meyakinkan, bukan hanya partai pengusungnya. Tetapi, juga partai-partai yang memiliki kepentingan dalam koalisi tersebut.
Jika, dukungan berhenti pada Satu atau Dua kekuatan. Sementara, kekuatan lain merasa tidak dilibatkan. Maka, dukungan tersebut bisa kehilangan daya.
Maka, kalau ibu Fatmawaty benar-benar tidak lagi berada dalam daftar, saya kira evaluasinya tidak cukup hanya bertanya.
Mengapa ibu Fatmawaty, gagal?.
Pertanyaan yang lebih penting adalah.
Mengapa konsolidasi politik di belakang Hj. Fatmawaty, tidak berhasil?.
Itu, Dua pertanyaan yang berbeda. Dan jawabannya, akan menentukan pelajaran politik dari kasus ini.
Saya, punya Satu kekhawatiran yang lebih besar dari dinamika ini. Jangan sampai, koalisi hanya kuat ketika membutuhkan suara rakyat.
Saat pemilu, semua partai bisa berdiri dalam satu panggung. Baliho bisa dibuat bersama, foto bersama dan pidato bisa terdengar kompak.
Tetapi, setelah kekuasaan diperoleh. Maka, pertanyaannya berubah. Siapa yang mendapat posisi, siapa yang berhak mengusulkan, siapa yang menentukan dan siapa yang harus mengalah?.
Disitulah, koalisi diuji.
Sebab, koalisi yang sehat bukan koalisi yang tidak memiliki konflik. Koalisi yang sehat, adalah koalisi yang mampu mengelola konflik tanpa menghancurkan tujuan bersama.
Kalau setiap perbedaan, berujung pada walk out. Maka, yang perlu dipertanyakan bukan hanya perilaku partai. Kita juga perlu melihat, apakah koalisi tersebut mempunyai mekanisme pengambilan keputusan yang cukup kuat.
Sebab, pemerintahan yang sehat tidak bisa dibangun dari kompromi yang selalu tertunda.
Sulbar, masih mempunyai pekerjaan rumah yang jauh lebih besar daripada sekadar mengisi Satu kursi.
Kemiskinan, belum selesai. Pendidikan masih membutuhkan pembenahan, kesehatan masih membutuhkan pelayanan yang lebih kuat, birokrasi membutuhkan profesionalisme. Dan generasi muda, membutuhkan lapangan pekerjaan.
Oleh sebab itu, saya khawatir jika seluruh energi politik habis untuk membicarakan siapa yang duduk. Sementara, hampir tidak ada pembicaraan mengenai apa yang akan dikerjakan setelah duduk.
Padahal, Wakil Gubernur bukan aksesori pemerintahan, bukan sekadar pelengkap Gubernur.
Wagub, adalah bagian penting dari tata kelola pemerintahan. Wagub harus mampu bekerja dengan gubernur, DPRD, birokrasi, pemerintah kabupaten, dunia usaha dan masyarakat.
Dan lebih dari itu, wagub harus mampu menerjemahkan keputusan politik, menjadi kebijakan strategis.
Samsul Samad dan Abdul Latif, harus diuji.
Kalau proses politik akhirnya mengerucut pada Dua Nama di atas, saya berharap, keduanya tidak hanya diuji oleh partai politik.
Ujilah, di hadapan publik.
Tanyakan, apa strategi Anda mengurangi kemiskinan Sulbar, bagaimana memperbaiki pendidikan, bagaimana menciptakan lapangan kerja dan bagaimana memperbaiki birokrasi?.
Dan saya ingin menambahkan Satu pertanyaan yang biasa saja, tetapi cukup penting.
Apa yang akan Anda lakukan, yang belum berhasil dilakukan pemerintahan sebelumnya?.
Saya tidak tahu, siapa yang akhirnya akan duduk di kursi Wakil Gubernur Sulawesi Barat. Saya juga tidak tahu, apakah konfigurasi politik ini akan berubah lagi.
Sejatinya, kursi kekuasaan hanyalah benda dan yang membuatnya bernilai adalah orang yang duduk di atasnya.
Sejarah biasanya tidak terlalu lama mengingat, siapa yang meninggalkan meja.
Sejarah, akan jauh lebih lama mengingat siapa yang tetap bekerja setelah mendapatkan kursi.
Dan Sulawesi Barat, membutuhkan yang Kedua. ***
