Oleh: Dr. Muslimin M.
Akademisi
KEMARIN siang saya membaca berita di beberapa media Sulbar, tentang Partai NasDem Sulawesi Barat yang mengusung ibu Fatmawaty sebagai calon Wakil Gubernur Sulawesi Barat.
Dan yang menarik perhatian saya, bukan hanya keputusan politiknya. Tetapi, alasan yang menyertainya. Katanya, pengusungan tersebut disebut sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum jenderal Salim Mengga dan upaya melanjutkan perjuangan serta pengabdiannya.
Saya memahami, logika politik seperti itu.
Memang dalam politik, sejarah seorang tokoh dapat menjadi modal sosial. Pengalaman, jaringan, reputasi dan kepercayaan yang pernah di bangun seorang tokoh. Tidak serta-merta hilang, ketika orang itu meninggal.
Dalam Konteks sosiologi politik, modal tersebut bahkan dapat diteruskan melalui figur yang dianggap memiliki kedekatan historis dengan perjuangan sebelumnya. Namun, dititik inilah saya kira kita perlu sedikit lebih kritis.
Apakah modal historis, cukup untuk menjawab persoalan pembangunan Sulawesi Barat?.
Menurut saya, tidak sepenuhnya.
Penghormatan kepada seorang tokoh, tentu penting. Tetapi, dalam pemerintahan modern tidak bisa dibangun hanya dengan legitimasi sejarah.
Kita membutuhkan kapasitas, kompetensi, gagasan kebijakan dan kemampuan mengubah sumber daya menjadi kesejahteraan.
Sulawesi Barat, memiliki persoalan pembangunan yang jauh lebih kompleks. Daripada, sekadar persoalan pergantian atau kesinambungan figur politik.
Kita berbicara tentang kualitas sumber daya manusia, kemiskinan, ketimpangan antarwilayah, konektivitas, pelayanan kesehatan, pendidikan, produktivitas pertanian dan perkebunan, perikanan, hilirisasi, hingga terbatasnya lapangan kerja bagi generasi muda.
Saya sering melihat, persoalan pembangunan daerah dari pertanyaan yang simpel. Setelah APBD dibelanjakan, apa yang berubah dalam kehidupan masyarakat.
Jalan yang dibangun apakah menurunkan biaya distribusi, program pertanian apakah meningkatkan pendapatan petani, apakah pendidikan benar-benar meningkatkan kualitas manusia?. Dan yang paling penting, apakah anak-anak muda Sulbar memiliki alasan untuk tetap tinggal dan membangun daerahnya?.
Pertanyaan terakhir ini, menurut saya sangat penting.
Suatu daerah, dapat kehilangan sumber daya alam. Tetapi, masih bisa bangkit jika memiliki sumber daya manusia yang kuat. Pun sebaliknya, daerah yang kehilangan generasi mudanya akan menghadapi persoalan yang jauh lebih serius.
Oleh sebab itu, pembangunan Sulbar kedepan harus bergerak dari paradigma belanja menjadi investasi.
APBD, tidak boleh sekadar dilihat sebagai angka yang harus dihabiskan sesuai program tahunan. APBD, harus diposisikan sebagai instrumen transformasi ekonomi dan sosial.
Sulbar memiliki perkebunan, pertanian, perikanan, kelautan, pariwisata dan posisi geografis yang strategis. Tetapi pertanyaan besarnya adalah, mengapa sebagian besar potensi itu belum menghasilkan nilai tambah yang optimal bagi masyarakat?.
Kakao misalnya, jangan berhenti sebagai komoditas. Kelapa jangan berhenti sebagai hasil kebun, ikan jangan berhenti sebagai hasil tangkapan. Semua harus masuk ke rantai nilai yang lebih panjang yakni pengolahan, industri, pemasaran, teknologi, pembiayaan dan ekspor.
Disinilah, perguruan tinggi harus ditempatkan sebagai bagian dari mesin pembangunan. Kampus, jangan hanya menjadi tempat menghasilkan ijazah. Kampus, harus menjadi pusat riset, inovasi dan pemecahan masalah daerah.
Begitu pula birokrasi, Sulbar membutuhkan birokrasi yang profesional dan berbasis merit. Bukan, sekadar birokrasi yang sibuk mengurus administrasi pemerintahan. Pemerintah daerah harus mampu mengukur keberhasilan bukan dari berapa banyak kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari perubahan sosial ekonomi yang dihasilkan.
Saya melihat, pengusungan ibu Fatmawaty sebagai sebuah kesempatan untuk membawa diskusi politik Sulbar ke tingkat yang lebih substantif.
Bukan hanya siapa yang menjadi wakil gubernur, tetapi Sulbar seperti apa yang ingin dibangun. Apakah, kita ingin tetap menjadi daerah yang menjual bahan mentah?.
Atau, menjadi daerah yang menghasilkan nilai tambah dan apakah anak-anak muda kita akan terus mencari masa depan di Makassar, Kalimantan, Jawa dan kota-kota lain?.
Tentu saja, saya tidak sedang menilai apakah ibu Fatmawaty mampu atau tidak. Penilaian itu, harus diberikan setelah melihat rekam jejak, kapasitas, gagasan dan kerja nyata.
Saya memahami bahwa narasi tentang “melanjutkan perjuangan” perlu diterjemahkan secara konkret. Dan pertanyaannya kemudian, perjuangan apa yang hendak dilanjutkan, kebijakan bagaimana dan indikator apa keberhasilan nya?.
Dan yang paling penting, apa manfaatnya bagi rakyat Sulawesi Barat?.
Sebab politik sejatinya, bukan tentang siapa yang paling kuat mewarisi sebuah nama. Politik, adalah tentang siapa yang mampu mengubah kepercayaan menjadi kebijakan dan kebijakan menjadi perubahan.
Mungkin, itulah cara paling substantif menghormati almarhum Jenderal Salim Mengga.
Bukan sekadar menjaga ingatannya, tetap hidup dalam panggung politik. Tetapi, membuat pengabdian itu menemukan bentuk baru dalam pembangunan.
Saya percaya, Sulbar membutuhkan generasi politik yang berani melakukan itu. Sebab, daerah ini tidak kekurangan potensi.
Karena yang kita tunggu, adalah kepemimpinan yang mampu mengubah potensi menjadi prestasi dan anggaran menjadi kesejahteraan.
Dan disitulah sebuah amanah, benar-benar memperoleh maknanya.***
