Oleh: Dr. Muslimin M.
Akademisi
ADA sesuatu yang belakangan ini, menarik perhatian saya. Yakni, tentang dinamika politik Sulawesi Barat.
Kursinya (hanya) kursi Kedua, jabatannya pun (hanya) Wakil. Tetapi, mengapa perebutannya terasa begitu serius?.
Kabarnya, Tujuh Partai yang duduk bersama dalam rapat koalisi yang katanya sempat memanas. Sampai, Satu Partai memilih walk out?.
Dan mengapa pula, Dua Nama yang muncul kemudian menjadi begitu penting untuk di perdebatkan?
Saya kira, jawabannya tidak rumit. Karena dalam politik, kursi wakil tidak pernah benar-benar (sekedar) kursi wakil.
Kursi Wakil Gubernur Sulbar kosong, setelah Salim S. Mengga wafat pada Januari 2026 lalu. Saat, pemerintahan Suhardi Duka baru berjalan sekitar setahun.
Masih ada waktu panjang, sampai 2030. Itu artinya, siapapun yang kelak duduk di kursi itu, tidak hanya akan mengisi kekosongan administratif.
Dia, akan menjadi bagian penting dari perjalanan pemerintahan Sulbar dalam beberapa tahun kedepan.
Proses pengisian itu, kini kembali bergerak. Koalisi Sulbar Maju dan Sejahtera yang terdiri atas Tujuh partai politik menggelar pertemuan. Namun pertemuan politik, jarang biasa saja. Seperti, ngumpul ngopi bareng.
Dan NasDem, memilih walk out. Sepertinya ada perbedaan pandangan, tentang siapa yang memiliki hak mengusulkan calon.
Rapat, kemudian berlanjut.
Dua nama kemudian muncul, Syamsul Samad dari Demokrat dan Abdul Latif dari PKS.
Saya membaca perkembangan itu, bukan sekadar sebagai pertarungan Dua Nama. Saya justru melihatnya, sebagai pertanyaan yang jauh lebih besar.
Apa sebenarnya
yang sedang diperebutkan?
Jabatan, kekuasaan, pengaruh. Atau, kesempatan untuk ikut menentukan arah pemerintahan Sulawesi Barat?.
Wakil, bukan pajangan.
Ada banyak anggapan, bahwa wakil hanyalah orang kedua. Hanya, pemain cadangan.
Saya kira anggapan itu keliru dan kurang berdasar, sebab Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan wakil kepala daerah tugas yang cukup strategis.
Wakil membantu kepala daerah memimpin urusan pemerintahan, mengoordinasikan perangkat daerah, memantau penyelenggaraan pemerintahan, memberikan saran dan pertimbangan. Serta, menjalankan tugas kepala daerah dalam kondisi tertentu.
Sehingga secara hukum, wagub memang bukan pajangan. Dan secara politik pun, pengaruhnya bahkan bisa lebih besar daripada yang tertulis dalam uraian tugasnya.
Mengapa demikian?
Karena kekuasaan, bukan hanya soal kewenangan formal. Kekuasaan itu, soal akses. Akses kepada gubernur, kepada birokrasi, kepada jaringan politik. Dan termasuk, akses kepada berbagai persoalan yang sedang dan akan diputuskan pemerintah.
Wagub, berada sangat dekat dengan semua itu. Wagub tidak memegang kemudi utama, tetapi dia duduk di dalam kendaraan yang sama. Dan orang yang duduk di dalam kendaraan pemerintahan selama Lima Tahun, tentu akan mengetahui kemana kendaraan itu bergerak.
Ada satu hal, yang menurut saya lebih penting daripada siapa yang menang. Saya ingin tahu, apakah calon wagub nanti berani berbeda pendapat dengan gubernur?.
Pertanyaan ini, mungkin terdengar agak lucu. Tapi bagi saya, justru sangat penting. Sebab, pemerintahan membutuhkan loyalitas. Namun, pemerintahan juga membutuhkan kritik.
Gubernur tidak membutuhkan orang yang setiap hari hanya mengatakan, "yes, siap pak Gub.”
Gubernur membutuhkan orang yang bisa berkata, "pak gub, kebijakan ini perlu dikaji lagi, angka ini tidak sesuai dengan kondisi di lapangan".
Kalimat-kalimat seperti itu, kadang tidak menyenangkan. Tapi, justru bisa menyelamatkan sebuah pemerintahan.
Saya lebih percaya kepada wakil yang berani mengatakan tidak, ketika memang harus mengatakan tidak. Daripada, wakil yang selalu mengatakan iya demi mempertahankan kenyamanan.
Wakil yang baik, bukan oposisi Gubernur. Namun juga, bukan bayangan Gubernur. Wagub, harus menjadi partner kritis.
Masalahnya kemudian, Wakil juga punya masa depan politik. Ada persoalan lain, yang tidak boleh kita abaikan. Wakil Gubernur memiliki panggung, memiliki waktu, jaringan dan akses kepada birokrasi dan masyarakat.
Dia akan hadir dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan Lima Tahun, adalah waktu yang cukup panjang untuk membangun modal politik.
Karenya, menjadi wakil gubernur juga bisa berarti membangun tangga politik menuju masa depan.
Hari ini, wakil.
Besok, bisa saja calon Gubernur.
Tentu ini bukan tuduhan kepada siapa pun, ini hukum sederhana dalam politik. Bahwa, orang yang memperoleh panggung akan memiliki peluang untuk membangun pengaruh.
Oleh sebab itu, saya memahami mengapa partai politik begitu serius memperhitungkan kursi ini. Partai politik tidak hanya melihat siapa yang akan duduk di kursi wakil, bisa jadi partai melihat siapa yang akan tumbuh dari kursi tersebut.
Maka, perebutan Wagub Sulbar sesungguhnya mempunyai Dua lapis kepentingan. Lapisan pertama, adalah pemerintahan. Dan lapisan kedua, adalah politik.
Persoalannya kemudian, mana yang akan lebih dominan?.
Saya, justru ingin menarik persoalan ini ke tempat yang lebih dekat dengan rakyat.
Sulbar tidak sedang kekurangan politisi, bahwa yang kurang adalah orang yang mampu menyelesaikan persoalan.
Kemiskinan tidak mengenal koalisi, anak putus sekolah tidak peduli partai mana yang mengusulkan wagub. Jalan rusak tidak bisa diperbaiki dengan lobi, termasuk harga kebutuhan pokok tidak turun karena rapat elite menghasilkan kesepakatan.
Rakyat hanya melihat satu hal penting, apakah pemerintah bekerja atau tidak.
Saya ingin melihat, proses pemilihan wagub dari perspektif yang berbeda.
Jangan bertanya dulu,
"siapa yang paling kuat",
Tapi tanyakan,
"siapa yang paling mampu".
Dan jangan hanya mencari orang yang bisa memenangkan pertarungan politik, carilah orang yang bisa memenangkan pertarungan melawan kemiskinan, ketertinggalan, birokrasi yang lamban dan pelayanan yang buruk.
Saya berharap, anggota DPRD Sulbar tidak melihat pemilihan ini hanya sebagai permainan angka. Berapa suara saya, siapa mendukung siapa atau partai mana bersama siapa?.
Hal ini memang bagian dari politik, tapi DPRD memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Anggota dewan yang terhormat itu, membawa mandat rakyat.
Karenanya, calon wagub seharusnya diuji secara terbuka, apa gagasannya, bagaimana dia melihat kemiskinan dan apa strateginya untuk pendidikan.
Termasuk, bagaimana memperbaiki pelayanan kesehatan. Dan yang paling penting, apa yang akan dilakukan jika suatu hari harus berbeda pandangan dengan gubernur?.
Saya ingin pertanyaan itu diajukan, bukan karena saya ingin mencari kelemahan. Justru, karena saya ingin memastikan bahwa pemerintahan memiliki mekanisme koreksi dari dalam.
Bahwa kekuasaan yang tidak pernah dikritik, adalah kekuasaan yang berbahaya. Bagi saya, jawabannya harus jelas.
Sulbar, tidak membutuhkan wakil gubernur yang hanya pandai mendampingi gubernur. Sulbar membutuhkan wakil yang mampu menguatkan gubernur, berani mengingatkan ketika perlu, mampu menerjemahkan kebijakan menjadi pekerjaan nyata dan memahami bahwa jabatan bukan hadiah.
Oleh sebab itu, saya tidak terlalu tertarik pada pertanyaan, siapa yang paling kuat didalam lobi. Saya lebih tertarik pada pernyataan, siapa yang paling kuat ketika berhadapan dengan kenyataan.
Sebab di ruang rapat, semua orang bisa berbicara, pun di panggung politik semua orang bisa berjanji. Dan realitas di lapangan, rakyat hanya mengenal satu ukuran. Yakni, bekerja atau tidak.
Maka, sebetulnya perebutan kursi kedua ini seharusnya bukan sekadar tentang siapa yang mendapatkan kursi. Melainkan, tentang siapa yang akan mendapatkan kesempatan untuk ikut menentukan masa depan Sulawesi Barat.
Dan saya berharap, kesempatan itu tidak jatuh kepada orang yang paling pandai memperebutkan kekuasaan. Tapi, kepada orang yang paling siap memikulnya.
Sebab, kursi wakil memang hanya kursi kedua. Tetapi, kesalahan memilih orang yang duduk diatasnya bisa membuat rakyat membayar harganya selama bertahun-tahun.***
