Oleh: Dr. Muslimin M.
Akademisi
Dasco tidak sedang bercanda, beliau serius.
Wakil Ketua DPR itu, baru saja melakukan sesuatu yang langka di negeri ini, mengikat kursinya sendiri dengan sebuah tanggal keramat 15 Desember 2026.
Aturan mainnya sederhana namun brutal, jika RUU Perampasan Aset belum sah hingga batas waktu tersebut. Maka, dia mundur. Bukan sekadar mundur dari jabatan Wakil Ketua, tapi juga dari keanggotaan DPR.
Ini terjadi di depan Mas Botok, dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Ada saksi, ada tanda tangan basah. Ada catatan tangan yang memperkuat klausul, tentu ini bukan lagi janji politik basi. Ini adalah, taruhan nyawa politik.
Jujur saja, saya kaget dan sekaligus kagum.
Bukan karena keberanian Dasco, melainkan karena fakta bahwa akhirnya ada satu politisi nasional yang mau mempertaruhkan segalanya, demi satu undang-undang.
Biasanya bagaimana?
Janji politisi itu, seperti angin pasar. Pagi, bilang pasti. Sore, sudah nanti dulu. Besoknya, lupa total. Tanda tangan di atas kertas komitmen, sering tidak lebih berat dari sumpah jabatan.
Dan soal sumpah jabatan, kita semua sudah paham rasanya. Ringan di bibir, berat untuk ditepati.
Tapi kali ini, nuansanya berbeda.
Mengapa?, karena rakyat sudah muak. Muak melihat koruptor tidur nyenyak di rumah mewah. Sementara, negara kesulitan mengambil aset haramnya, muak melihat korupsi sebagai permainan kucing-kucingan yang tak pernah berakhir.
RUU Perampasan Aset, adalah kuncinya. Rasa-rasanya tanpa UU ini, kita hanya memotong daun. Akarnya tetap hidup, tetap tumbuh subur. Dan tetap berbuah korupsi baru, setiap musim.
Dasco, tahu itu. Dia tahu mata rakyat sedang tertuju padanya, tahu AMPB tidak datang untuk bersalam-salaman belaka. Maka dia memilih jalan pintas yang berisiko tinggi, mengikat dirinya sendiri dengan tenggat waktu.
15 Desember 2026.
Apakah realistis?, secara teknis legislatif, tentu sangat mepet. Pembahasan RUU sekompleks ini, butuh waktu. Butuh harmonisasi antar-kementerian, butuh uji publik dan butuh menyatukan fraksi-fraksi yang selama ini sibuk saling lempar bola tanggung jawab.
Namun bagi Dasco, ini bukan lagi soal teknis birokrasi. Ini soal harga diri, jika hingga 15 Desember RUU itu belum sah, Dasco menghadapi pilihan biner. Ingkar janji dan kehilangan kepercayaan selamanya, atau benar-benar mundur dan menjadi martir politik.
Saya curiga, Dasco telah menghitung risiko ini. Dia yakin DPR bisa dipacu, yakin fraksi-fraksi bisa disatukan oleh tekanan publik yang masif dan dia juga yakin, bahwa rasa malu masih tersisa di hati para legislator.
Namun waspadalah, Pak Dasco.
Janji itu, seperti utang. Jika tidak dibayar tepat waktu, bunganya bisa menjadi kemarahan rakyat. AMPB sudah menyatakan, akan mengawal ketat dan tidak akan diam. Jika gagal, bukan hanya Dasco yang malu. Seluruh institusi DPR, akan dihujat habis-habisan.
Bahaya terbesarnya, bukan pada mundurnya Dasco. Bahaya terbesarnya adalah, jika rakyat semakin yakin bahwa politik di negeri ini hanyalah sandiwara murahan. Bahwa semua janji, semua tanda tangan dan semua retorika "saya mundur kalau tidak selesai" mungkin ujungnya hanya omon-omon belaka.
Melihat Dasco hari ini, setidaknya ada secercah harapan. Bahwa, integritas pribadi masih bisa menembus tembok tebal pragmatisme politik.
Tentu saja, ini bukan sekadar tentang undang-undang. Bahwa ini tentang pembuktian, seorang pemimpin masih memiliki hati nurani yang berfungsi.
Ada rasa cemas yang aneh di dada saya, saat membayangkan skenario terburuknya. Bayangkan, jika 15 Desember tiba dan Dasco tetap duduk di kursinya dengan sejuta alasan teknis yang masuk akal secara hukum. Namun, hampa secara moral.
Kekecewaan itu, akan terasa lebih perih daripada ketiadaan undang-undang itu sendiri. Karena ketika harapan dikhianati oleh orang yang berani bertaruh, maka luka yang ditimbulkan bukan hanya pada kepercayaan terhadap sistem. Tetapi, pada keyakinan kita bahwa kebaikan masih mungkin menang di negeri ini.
Di sudut lain pikiran saya, bahwa saya sering membayangkan anak-anak muda generasi Z yang kini aktif menyuarakan perubahan. Bagi mereka, politik sering dianggap sebagai panggung drama yang tidak lucu. Langkah Dasco ini, bisa menjadi momen edukatif yang powerful.
Jika dia berhasil, maka dia tidak hanya memberikan Indonesia alat hukum baru. Tetapi, juga memberi pelajaran berharga kepada generasi muda. bahwa kepemimpinan sejati, adalah tentang keberanian menepati janji, bahkan ketika harganya sangat mahal.
Tentu, ini adalah warisan karakter yang jauh lebih berharga daripada sekadar pasal-pasal dalam undang-undang. Dan tentu saja, kita berdoa agar Dasco selamat dari tekanan politik dan agar dia diberikan kekuatan untuk tetap teguh pada komitmennya. Semoga tinta yang digunakan menandatangani kertas itu, tidak luntur oleh godaan kekuasaan.
Semoga, tanggal 15 Desember nanti bukan menjadi hari kematian kredibilitasnya. Melainkan, hari kelahiran kembali kepercayaan rakyat terhadap wakil-wakil nya di Senayan.***
