SKOR News, Polman - Badan Keuangan (Bakeu) tidak memberikan penjelasan kepada pihak Ketiga (rekanan) terkait pekerjaan TA 2024 yang belum dibayarkan karena SP2D hilang di meja Bendahara, Bidang Perbendaharaan BPKD Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat.
Kabid Perbendaharaan, Andi Nurhayat tidak pernah merespon konfirmasi skornews. Sementara Pj. Sekda, I Nengah Tri Sumadana yang berjanji akan membicarakan dengan pihak BPKD juga belum memberikan klarifikasi hingga saat ini.
SP2D yang hilang di meja bendahara, bakeu
Klik disini, baca berita terkait
Pihak Rekanan dari CV Vhatambero kuatir, pekerjaannya (TA. 2024) tidak akan dibayarkan di 2025 jika tidak masuk dalam daftar Utang Pemkab yang diperhitungkan dalam APBD Pokok. Karena, APBD 2025 telah ditetapkan, sebelumnya.
"Ini tidak ada penjelasan sama sekali dari pihak badan keuangan, apakah dananya masih tersedia dan akan dibayarkan di Januari 2025 ini, atau dibayarkan di 2025 APBD Pokok atau APBD Perubahan," kata rekanan, (2/1/25).
Sumber dana pekerjaan tersebut berasal dari DAU SG Pendidikan yang telah tersedia anggarannya dari pemerintah pusat dan tidak dapat dialihkan, SP2D telah terbit namun hilang di meja Bendahara Kasda di hari terakhir TA (berjalan), 31 Desember 2024.
Andi Nurhayat pun hingga hari ini masih "bisu", tidak memberikan tanggapan atas permasalahan yang terjadi di Bidang Perbendaharaan yang menjadi tanggungjawabnya.
Aktivis LKPA, Zubair angkat bicara. Tidak habis-habis permasalahan di Badan Keuangan ini, "menjijikkan".
"Buka CCTV di ruang Bendahara pada tanggal 31 Desember 2024, siapa saja orang luar yang terlihat masuk di ruangan bendahara," kata Zubair saat dihubungi skornews, (3/1/25). *Awi
Next...
Ikuti terus berita penelusuran skornews
Siapa yang "Curi" SP2D di Meja Bendahara
