SKOR News, Polman - TA. 2023, Bagian Umum Sekretariat Daerah, Kab. Polewali Mandar (Polman), Prov. Sulawesi Barat saat ini menjadi perhatian publik, khususnya para aktivis anti korupsi.
Sumber skornews menyebutkan bahwa kerugian Puluhan Miliar keuangan daerah terjadi pada sejumlah kegiatan di Bagian Umum. Diantaranya, belanja pemakaian listrik, BBM, honor Rohaniawan, makan minum, dll.
"Bendahara Nurjannah dan Mantan PPTK Usman serta Nursaid (otto) yang paling paham "drama" bagaimana uang daerah itu diselewengkan, namun saat ini tidak pernah terlihat berkantor dan sulit dihubungi".
Kerugian Miliaran APBD akibat kinerja "bobrok" KPA dan PPTK-nya, Kabag Umum yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan sejumlah Kasubag sebagai PPTK. Serta, Bendahara Pengeluaran diduga kompak memanipulasi Surat Pertanggungjawaban (SPj) realisasi APBD TA. 2023.
Satu diantaranya adalah kegiatan belanja Bahan Bakar Minyak (BBM), dari Rp 2,7 Miliar anggaran belanja BBM, lebih setengahnya yakni Rp 1,6 Miliar tidak jelas rimbanya. Diantaraya, Rp 1,1 Miliar dimanipulasi realisasinya dan sekitar Rp 500 Juta dibelanjakan tidak sesuai peruntukan.
Ketum LSM LKPA, Zubair menilai bahwa selain Kepala Badan Keuangan, Bagian Umum juga adalah salah satu titik krusial penyebab defisit APBD dan kekacauan tatakelola keuangan Kab. Polman.
"Diduga, Kabag Keuangan (Th. 2023) dan Kabag Umum (Th. 2023) yang paling berperan atas kekacauan keuangan daerah TA 2023 dan membebani APBD TA 2024," tegas Zubair, (7/8).
Pelaksana Tugas Kepala Bagian Umum, Jarsat saat diminta memfasilitasi wawancara dengan para PPTK kegiatan TA 2023 menjelaskan, mantan PPTK Usman, Nursaid dan Bendahara Pengeluaran Nurjannah saat ini sulit dihubungi dan tidak pernah terlihat berkantor.
"PPTK (saat itu) tidak pernah lagi ketemu dan susah komunikasi," terang Jarsat saat dihubungi skornews, (7/8). *Awi​​​​​
