SKOR News, Polman || Sulbar - Sekolah penerima DAK Revitalisasi Fasilitas Pendidikan kompak melawan terhadap segala bentuk intervensi yang datang dari pihak luar (lingkaran kekuasaan). Ataupun, perintah "salah" dari oknum Pejabat Disdikbud.
Komitmen perlawanan itu disampaikan para Kepala Sekolah saat pertemuan dengan Ketua Dewan Pendidikan Kab. Polman, Zubair, (27/7).
Ketua Dewan Pendidikan berjanji akan melakukan pengawasan secara ketat dan memastikan bahwa, Pihak Sekolah dan Komitelah yang mengelola anggaran dan bersama masyarakat melaksanakan pekerjaan pembangunan secara swakelola.
Zubair juga meyakinkan para Kepala Sekolah, bahwa pihaknya akan melawan setiap ancaman pencopotan jabatan dan mutasi ke daerah pelosok. Jika, tidak mengikuti perintah "salah" oknum Pejabat di Dinas Pendidikan maupun yang datang dari lingkaran kekuasaan.
Kepala Sekolah juga akan menggugat di pengadilan TUN jika dicopot karena tidak mengikuti arahan oknum pejabat Dinas Pendidikan dan mengabaikan peringatan "kalau sudah tidak sejalan dengan perintah atasan. Ya, siap-siap!".
"Kami menyimpan bukti, siapa saja yang menghubungi. Baik lewat telepon, chat mapun ditemui langsung," kata para kepala sekolah.
Pengguna Anggaran DAK Revitalisasi tidak ingin bermasalah hukum. Karena, "kerakusan" oknum-oknum di lingkaran kekuasaan dan "lece-leceang" (over acting, red) oknum pejabat yang "mencari muka" demi selamat dari "badai" mutasi eselon nantinya.
Ketua Komite Sekolah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda akan dilibatkan penuh dalam proses pekerjaan swakelola DAK Revitalisasi Fasilitas Pendidikan. Begitupun, masyarakat setempat yang memiliki keahlian terkait spesifikasi pekerjaan. Sementara, Dewan Pendidikan akan menyiapkan saluran pengaduan 24 jam untuk membantu pihak sekolah. *awi
Next... Nantikan!
Dari Ring1 hingga Oknum Pejabat, siapa saja yang menghubungi Kasek dan apa saja kalimat intervensinya?
