SKOR News, Polman || Sulbar - Integritas Bupati Polewali Mandar, Samsul Mahmud kembali dipertaruhkan oleh Kepala OPD. Pasalnya, Pekerjaan fisik pembangunan yang sebelumnya terlambat dimulai, kini menjadi ajang adu strategi "pertarungan pengaruh" memperoleh "lahan".
Salah seorang kepala OPD yang wajahnya cukup akrab tampil di halaman berita skornews mengatakan, "damo sangga paroca, uatorang pao jamang" (tidak usah lagi tayangkan berita, nanti saya aturkan pekerjaan).
Fenomena itu adalah pertanda buruknya tatakelola dan kemampuan kepemimpinan di sejumlah OPD, jurnalis skornews yang sedang melakukan embedded investigation mencoba menggali pekerjaan apa gerangan yang akan diberikan, "ueppei dolo data rekap pekerjaan, saya terima baru kukabariki," (saya tunggu daftar rekap pekerjaan, baru saya kabari) kata oknum Kepala OPD itu.
Sejumlah pihak yang merasa memiliki "pengaruh" untuk meng-intervensi pelaksana pekerjaan, seakan menemukan "ladang tambang" saat seluruh pekerjaan yang telah lama ditunggu, akhirnya akan segera dimulai prosesnya.
Dinas Pendidikan adalah salah satu OPD yang setiap Tahun Anggaran selalu banyak menerima transfer DAK DAU dari Pemerintah Pusat. Hingga, OPD terbanyak menerima alokasi APBD Murni yang bersumber dari PAD.
DAK revitalisasi Sarana Pendidikan pada Disdikbud yang dilaksanakan secara swakelola. Sebelumnya, intervensi dari berbagai pihak telah diketahui dan berhasil digagalkan. Kini, kembali dibuatkan skenario dengan memindahkan Plt. Kepala Sekolah penerima DAK, kembali ke Sekolah sebelumnya.
Pengembalian Kepala Sekolah itu dikuatirkan mengacaukan tatakelola pelaksanaan pekerjaan DAK Revitalisasi. Karena, Plt. Kepala Sekolah tersebut telah menandatangani MoU dengan pihak Kemendikdasmen saat menerima pembekalan di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Diduga, hanya Plt. Kepala Sekolah penerima DAK Revitalisasi yang tidak bisa "dikendalikan" yang dipindahkan ke Sekolah Sebelumnya. Sementara, ada banyak Plt. Kepala Sekolah lain yang posisinya sama, namun tidak dimutasi ke sekolah awal.
Sebelumnya, Kepala Dinas Dikbud Polewali Mandar beralasan. Bahwa, Plt. Kasek dipindahkan karena dalam DAPODIK, terdata masih menjabat sebagai Kasek di Sekolah asal.
Alasan itu tidak dapat diterima, karena sejumlah Plt. Kasek saat ini, juga menjabat Kepala Sekolah di Sekolah sebelumnya, namun tidak dikembalikan (dipindahkan).
Kasubag Kepagawaian Disdibud, Supianah yang diminta menunjukkan daftar Ratusan Plt. Kepala Sekolah berikut asal sekolah sebelumnya, belum dapat memberikan informasi karena beralasan Kepala Dinas sedang melaksanakan kegiatan diluar kantor.
"Terkait permintaan data, saya sampaikan dulu ke pimpinan, bisa tidaknya," kata Supianan saat dihubungi skornews, (21/8).
Disampaikan bahwa data tersebut harus bisa diberikan, karena bukan termasuk informasi yang dikecualikan undang-undang.
"Iya Pak nanti kami sampaikan, saat ini beliau sedang ada giat di Pantai Bahari," terang Kasubag Kepagawaian Disdikbud, Kab. Polman. *Awi
Next...
Berapa banyak Plt. Kasek yang dikembalikan ke Sekolah Asal dan siapa "pengendali" pekerjaan di Bidang Sarpras Disdikbud?
