SKOR News, Polewali Mandar - Tindak lanjut dan proses hukum dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat secara langsung ke Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, khususnya sepanjang Tahun 2024 ini, belum satupun yang dituntaskan dan diteruskan Ke Pengadilan untuk disidangkan.
Hal itu disampaikan Ketua Umum LSM LKPA, Zubair saat konfrensi pers dengan sejumlah wartawan di Kantin Pojok, Manding (19/12).
"Satu-satunya yang diproses hanya kasus dugaan korupsi anggaran penanganan Covid-19. Itupun, kalau tidak salah prosesnya dari Kepolisian," kata Zubair.
Ketua Umum LSM LKPA, Zubair saat konfrensi pers di Kantin Pojok Pacuan, Manding (19/12)
Zubair mengatakan, Kejaksaan Negeri Polman (Kejari) bisa dinilai "mandul" sepanjang tahu 2024 ini. Karena, Kajari dan jajarannya sepertinya tidak serius melakukan tindak lanjut proses hukum. Maka, LKPA akan berangkat ke Jakarta dan melakukan demonstrasi di Kejaksaan Agung.
"Kami sedang persiapan berangkat ke Jakarta, pihak Kejagung akan kami desak agar Kajari Polman di evaluasi dan menggantikan dengan Adhyaksa yang punya komitmen pada tugas dan tanggung jawabnya," kata Zubair tegas.
Zubair melanjukan, deretan kasus dugaan korupsi yang kami laporkan di Kejari Polewali Mandar, maupun di Kejati Sulawesi Barat adalah kasus yang kami anggap sudah lengkap unsur pidananya. Bahkan, disertai LHP BPK-RI dan juga sudah ramai diberitakan media.
"Kejari Polman ini sepertinya "melempem" dan "lemah" menghadapi para terduga korupsi," kata Zubair.
Selain Kejaksaan Agung, LKPA juga akan menagih komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan para koruptor di Negeri ini.
"Laporan dan informasi dugaan korupsi terbaru yang kami sampaikan ke Kejaksaan adalah mega korupsi di Bagian Umum, Setda, Pemkab. Polewali Mandar, beritanya pun sudag viral tapi belum ada tanda-tanda proses tindak lanjutnya," tutur Zubair. *Awi
