SKOR News, Polman || Sulbar - Beredar daftar 28 sekolah penerima DAK Swakelola (revitalisasi) Pendidikan Kab. Polman, TA. 2025 disertai nama rekanan pelaksana pekerjaan. Padahal, proses pekerjaan belum juga dimulai, bahkan alokasi dan rencana anggaran tiap sekolah serta juknis pekerjaan belum juga diterima Kepala Sekolah.
Berubahnya metode pekerjaan DAK Fisik Pendidikan TA. 2025, menjadikan Kepala Sekolah sebagai penentu penetapan rekanan pelaksana pekerjaan. Penentuan Pihak Ketiga, selama ini diketahui menjadi ajang "pertarungan" kekuasaan.
Sekolah diduga menjadi lahan paling empuk oknum-oknum tertentu untuk melakukan intervensi, karena minimnya pengetahuan Kepala Sekolah dan Guru terkait Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (PBJP) maupun pekerjaan konstruksi. Serta, ketakutan kehilangan jabatan maupun mutasi ke daerah pelosok.
Jika benar, isu beredarnya daftar 28 sekolah (SD dan SMP) serta rekanan yang telah "diplot" untuk melaksanakan pekerjaan. Maka, Kepala Sekolah yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran, jelas terancam "disunat" kewenangannya dan hanya kebagian peran memper-tanggungjawabkan realisasi anggaran dan hasil pekerjaan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Polewali Mandar, A. Rajab Patajangi yang dikonfirmasi skornews mengaku tidak mengetahui beredarnya daftar dan nama rekanan pelaksana DAK Swakelola.
"Tidak mungkin sudah ada rekanan, prosesnya saja belum dimulai. Bahkan, alokasi anggaran tiap Sekolah penerima DAK belum diketahui. Saya saja belum tau, itu jelas tidak benar," Kata Kadis Pendidikan.
Salah Satu nama rekanan dalam daftar yang diterima skornews, diduga adik salah satu anggota DPRD Kab. Polman yang "diplot" sebagai rekanan di SMPN yang berada di Kec. Matakali.
skornews akan terus memantau proses administrasi DAK Swakelola untuk memastikan, Kepala Sekolah memiliki kebebasan penuh dalam mengambil kebijakan, tanpa intervensi dari pihak manapun. *Awi
Next....
Siapa Saja rekanan dalam daftar yang beredar serta sosok power full di belakangnya?
