SKOR News, Polman - Penelusuran di Website LPSE Kab. Polewali Mandar pada Kamis, (18/7/24) terdapat 7 Paket pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dinas PUPR, senilai lebih Rp 8 Miliar yang bersumber dari DAK TA. 2024 telah berkontrak dengan Tujuh rekanan lokal yang menggunakan etalase LKPP sektoral Kementerian Pekerjaan Umum.
Pantauan skornews. nilai Pagu, nilai HPS dan nilai kontrak sama persis pada 7 paket tersebut. Hal itu, berbeda dengan sistem tender di LPSE dimana peserta berkompetisi mengajukan penawaran, sehingga pemerintah akan mendapatkan penawaran terendah yang dapat menghemat pengeluaran APBD dan menjadi SILPA pada akhir tahun anggaran.
Sumber: LPSE Kab. Polman - (SS.18/7)
Prinsip pada sistem e-Katalog juga harusnya sama, PPK mencari harga terendah dengan spesifikasi yang sama di etalase LKPP, lalu menunjuk penyedia. Sehingga, efisiensi dan peluang menghemat pengeluaran APBD harusnya bisa lebih maksimal.
Hal itu disampaikan aktivis LKPA, Zubair saat dihubungi skornews, (18/7). Menurutnya, PPK berkontrak dengan 7 rekanan itu nilai pagu, HPS dan nilai kontraknya sama persis.
"Prinsip PBJ kan harusnya Efisien, efektif, terbuka/bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel dan hemat APBN/APBD," terang Zubair.
E-katalog adalah sistem informasi yang memuat berbagai daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI) dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang/jasa.
Sumber: LPSE Kab. Polman (SS.18/7)
Zubair mengatakan, coba kita perhatian dalam proses pekerjaan SPAM ini, apakah material dan komponen yang digunakan mengacu pada daftar barang dan harga penyedia di e-katalog.
"Tujuh rekanan SPAM ini kan nyantol di etalase kementerian, berarti menggunakan daftar barang dan harga standar penyedia pemilik etalase sektoral kementerian," kata Zubair.
Zubair memprediksi, sejumlah paket pekerjaan SPAM tidak akan selesai di akhir tahun anggaran karena jangka waktu pekerjaan lebih lama dari sisa hari tahun berjalan. Hal itu akan rawan terjadi addendum penambahan waktu pekerjaan. *Awi
