SKOR News, Polman || Sulbar - Jika benar, daftar nama rekanan yang beredar bersama data sekolah penerima DAK. Maka patut diduga, Kepala Sekolah akan tersandera kepentingan "lingkaran elit kekuasaan".
Dalam daftar tersebut, salah satu rekanan adalah Hairul yang diplot sebagai pelaksana pekerjaan revitalisasi (DAK Swakelola) di SMPN 5 Tabone, Kec. Matakali, diduga kakak salah satu anggota DPRD Kab. Polman.
Oknum Anggota DPRD itu, diketahui berlatar belakang kontraktor dan memiliki hubungan dekat dengan oknum ASN Dinas Pendidikan Kab. Polman, sebagai OPD Teknis DAK Swakelola Pendidikan.
Selain Hairul, ada juga sejumlah nama lain seperti Rahim yang "diplot" sebagai rekanan di SDN 004 Ujung, Rahim diduga memiliki hubungan kerabat dengan sosok "M" yang belakangan diisukan bakal calon kuat Ketua DPC Partai Golkar Kab. Polman.
"M" bersama "B", belakangan juga diisukan sebagai play maker pengaturan (segala urusan), dibawah koordinasi "JM".
Sejumlah Politisi partai "kuning" Kab. Polman menanggapi, "tapi daftar itu kan belum tentu jadi rujukan, belum pasti mereka yang mengerjakan" katanya, tanpa membantah kebenaran daftar tersebut memang datang dari lingkaran elit kekuasaan.
Fatahuddin, Anggota DPRD dari Partai Golkar juga menanggapi, bahwa daftar tersebut belum tentu jadi kenyataan. Menurutnya, kalaupun kakak saya jadi kontraktor rekanan pemerintah, apa salahnya, "apa hubungannya dengan saya?"
Adanya potensi konflik kepentingan, salah satu fungsi DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap eksekutif, termasuk realisasi anggaran dan hasil pekerjaan. Jika, saudara Anggota DPRD menjadi kontraktor rekanan Pemda, apakah dijamin akan objektif melakukan pengawasan sesuai tugasnya?.
Meskipun tidak dilarang secara eksplisit, ada kekhawatiran bahwa sebagai anggota DPRD, bisa saja menggunakan pengaruhnya. Baik langsung maupun tidak langsung, untuk memenangkan tender atau melaksanakan pekerjaan tertentu yang melibatkan keluarganya. Hal itu bisa dianggap konflik kepentingan atau penyalahgunaan wewenang yang melanggar prinsif good and clean government (sumber: info hukum)
Paling tidak, beredarnya daftar itu menjadi pertanda bahwa persaingan yang sehat dan adil kepada seluruh rekanan patut diragukan. Hal tersebut harus segera dihentikan, untuk memberikan optimisme Polman "Lebih Baik" bukan hanya sekedar tagline ASBUN (Asal Bunyi).
***
Jurnalis: Nuh
Editor: Awi
