SKOR News, Polman - Belanja gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) TA 2023 Kab. Polewali Mandar menuai sorotan dari sejumlah aktivis anti korupsi.
Aktivis Mahasiswa Andi Irfan Tutar menduga Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tidak singkron dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Berikut, realisasi Belanja Gaji P3K TA 2023 menurut Andi Irfan:
Silpa = 1 - (2,3) = cappu
Data realisasi tersebut telah dikonfirmasi kebenarannya kepada Pengguna Anggaran dan Kuasa BMD, Pj. Sekretaris Daerah, I Nengah Tri Sumadana, Kamis (31/10). Pj. Sekda berjanji akan mengecek kebenaran informasinya ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Namun, hingga berita ini ditayangkan, data realisasi dari Andi Irfan itu belum bisa dibantah.
"Belum, Tim keuangan masih fokus dengan agenda pembahasan RAPBD 2025 di DPRD," kata Pj. Sekda saat dihubungi kembali, Senin (4/11).
Jika, informasi realisasi anggaran P3K dari Andi Irfan itu benar. Maka, terdapat banyak SILPA TA. 2023 termasuk SILPA TPG, DBH, dll. Namun, Kas Daerah kosong pada akhir tahun anggaran, Desember 2023. Baik, kas uang tunai di bendahara maupun saldo di rekening kas daerah.
Hal tersebut sesuai dengan catatan BPK-RI pada IHPS semester I TA. 2024 Pemkab. Polman. Bahwa, penyajian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tidak sesuai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2023 pada akun Belanja Operasional dan Aset Lainnya.
Skornews telah menanyakan dimana Miliaran SILPA itu berada pada akhir tahun 2023 kepada Kepala Bidang Perbendaharaan BPKD, Andi Nurhayat beberapa waktu lalu. Namun, Ia mengaku tidak mengetahui karena baru menjabat pada Januari 2024.
Andi Irfan Tutar yang dihubungi skornews, (5/11) mengaku kesal dan berjanji akan melakukan demonstrasi besar-besaran untuk mencari siapa yang menyimpan dan digunakan untuk apa Miliaran SILPA APBD 2023 itu dan menyebabkan APBD defisit Ratusan Miliar Ruliah.
Irfan mengatakan, jabatan dan tanggungjawab itu melekat, tidak boleh menjawab belum menjabat pada saat itu, harus transparan dan akuntable kelola uang daerah, buka catatan transaksi masa lalu. Ada bilang ada, tidak bilang tidak.
"Kalau dipinjamkan harus ada dokumen dan jaminan, jika didepositokan maka bunga deposito harus masuk Kas Daerah, kalau direntenirkan harus diusut dan diproses APH," kata Irfan kesal. *Awi
