SKOR News, Polman - Sekolah Rakyat (SR) di Desa Sambawali, Kec. Luyo, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat. Saat ini, pembangunannya telah rampung dan sudah melaksanakan proses pembelajaran.
Bagunan megah diatas lahan yang luasnya lebih 6 ha. itu, merupakan Program Strategis Nasional (PSN) Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Sosial.
Sayangnya, prosedur pembangunannya diduga melanggar ketentuan administrasi pemerintahan. Sekolah Rakyat itu, dibanguan sebelum memiliki izin dari Pemerintah Daerah. Yakni, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan tanpa kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Kepala DPM-PTSP, Muhammad Nawir yang dikonfirmasi skornews membenarkan. SR belum terbit izin PBG, pernah ada proses pengurusan tapi belum ada tindak lanjut sampai hari ini.
"Pernah diurus, tapi gambar dan lokasi berbeda, jadi kami minta diperbaiki dan infonya akan dilakukan penyesuaian untuk pengurusan ulang oleh pihak SR," terang M. Nawir, (18/11)
Kepala Dinas Sosial melalui staf teknisnya, Toto. Menjelaskan (18/11), sudah pernah dilakukan kajian lingkungan UKL-UPL. Tapi, karena luasan objek bertambah. Maka, harusnya dilakukan AMDAL. Yang saat ini, sedang dalam proses pengurusan.
Kepala Dinas LHK melalui pejabat teknisnya, Muh. Ilyas Gani membenarkan. Bahwa, pembangunan SR sudah pernah dilakukan kajian lingkungan. Tapi, yang seharusnya dilkukan adalah kajian AMDAL. Bukan lagi, UKL-UPL. Karena, luas objek melebihi 5 ha.
"Sudah dalam tahap pembahasan, akan segera dilakukan kajian AMDAL nya," terang Kabid Penataan, Ilyas Gani (18/11).
OPD teknis yang mengurusi penerbitan dokumen PBG, Kepala Dinas PUPR-TR, Husain Ismail tidak menanggapi konfirmasi skornews.
Aktivis dan pemerhati lingkungan hidup dari yarnati Jakarta, Nur Arifiandi mengatakan. Hasil kajian lingkungan itu, harusnya menjadi dokumen dasar menyusun rencana pembangunan, membuat desain dan RAB.
"Jangan dibalik, bangunan sudah jadi baru dilakukan kajian SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL. Itu, mal-administrasi" terang Yandi, (20/11).
Yandi menjelaskan, pembanguan tanpa PBG dan kajian lingkungan, melanggar ketentuan dalam UU 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan PP 22/2021 tentang lingkungan hidup.
"Kajian lingkungan penting menjadi pertimbangan perencanaan desain bangunan, untuk antisipasi bencana apa yang rawan di wilayah itu," terangnya. *Awi