Siaran Pers
LSM GEBRAK
KEDATANGAN Kapolda Sulawesi Barat yang baru, Irjen. Pol. Totok Suharyanto yang resmi menjabat pada 2 Oktober. Menggantikan, Irjen. Pol. Adi Deriyan Jayamarta.
Totok Suharyanto yang tiba di Mamuju, pada 8 Oktober 2026. Langsung disambut, sorotan tajam aktivis. Gebrak Sulbar, mendesak Kapolda baru untuk bersikap tegas dan transparan dalam penanganan kasus di internal. Mulai dari dugaan keterlibatan oknum dalam penyalahgunaan narkoba, backing tambang ilegal, hingga lambannya tindaklanjut penanganan kasus korupsi.
Sejumlah kasus yang mencuat di Tanah Malaqbi, melibatkan personel di beberapa kesatuan. Di antaranya, Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sulbar, Polresta Mamuju, dan Polres Pasangkayu.
Oknum personil Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sulbar, diduga melakukan penyalahgunaan jabatan dengan negosiasi yang melepaskan pelaku penyalahgunaan narkoba.
Hal serupa, juga mencuat di Polresta Mamuju. Dimana, oknum diduga menguras habis kartu ATM milik tahanan kasus narkoba, serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan pelaku/korban babak belur.
Dugaan yang sama, menyeret oknum anggota di Polres Pasangkayu. Diduga, terlibat langsung dalam transaksi jual beli narkoba senilai Belasan Juta Rupiah.
Tidak hanya persoalan narkoba, perhatian publik juga tertuju pada lambannya penegakan hukum dalam kasus-kasus dugaan korupsi di Sulawesi Barat. Salah satu yang disorot tajam adalah, dugaan korupsi pengadaan ganti rugi lahan BLK Kalukku yang telah viral di media sosial. Namun, hingga hari ini belum menemui titik terang dan kejelasan hukum.
Di samping itu, mencuat harapan masyarakat agar praktik dugaan "setoran" dalam proses penerimaan Calon Anggota Polri (CASIS) ditindak tegas. Sehingga ke depannya, seleksi dapat berlangsung lebih bersih, transparan, dan akuntabel.
Ketua Gerakan Barisan Rakyat Anti Korupsi (GEBRAK) Sulawesi Barat, Idham. Menyayangkan, keterlibatan oknum aparat dalam peredaran narkoba. Maupun, lemahnya respons terhadap kasus korupsi.
"Sangat disayangkan, adanya keterlibatan oknum polisi yang menyalahgunakan kewenangan di Tanah Malaqbi ini. Yang seharusnya, polisi menjaga dan menangkap pelaku. Justru, oknum polisi yang terlibat," tegas Idham.
Idham mendesak, agar Kapolda Sulbar yang baru tampil lebih agresif dan tidak sekadar responsif setelah suatu isu menjadi tontonan publik.
Kami berharap pada Kapolda baru, untuk menindak tegas anggotanya yang terlibat. Jangan hanya omong-omong saja tanpa bukti. Lakukan proses hukum yang transparan dan terbuka.
"Kami ingin, Kapolda lebih agresif terhadap isu penegakan hukum, jangan tunggu viral dulu baru ada tindakan dan sibuk klarifikasi. Ini momentum tepat, untuk bersih-bersih internal Polda Sulbar," tutur Idham.
Hingga rilis ini diturunkan, pihak Polda Sulbar belum memberikan keterangan resmi terkait penanganan dugaan keterlibatan oknum. Maupun, kelanjutan penanganan kasus-kasus korupsi yang ditangani Polda Sulbar. ***
