SKOR News, Polewali Mandar - Sejumlah Kepala OPD tekhnis kompak lempar tanggungjawab kepada Kepala Badan Keuangan (Bendahara Daerah) terkait mogoknya Puluhan Miliar pembayaran kepada pihak ke-3 yang telah menyelesaikan pekerjaan TA 2023.
Kekacauan tatakelola keuangan Kab. Polman, Provinsi Sulawesi Barat TA 2023 itu. Kini, menjadi beban berat APBD TA 2024 yang panen defisit lebih Rp 100 Miliar dan diganjar penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Auditor BPK-RI.
Bendahara Daerah pada saat itu, Mukim Tohir (kini, Kepala BKPP) terlihat sangat "JAGO" punya hobbi mencairkan anggaran yang bukan peruntukannya dan membiayai kegiatan yang tidak ada dalam RKPD.
Mukim juga mampu mencairkan anggaran ber-Merk DAK dan DAU tapi cairnya tidak ke rekening pelaksana pekerjaan (pihak ke-3/rekanan).
"JAGO" nya Bendahara Mukim itu terlihat saat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sejumlah paket pekerjaan di beberapa SKPD telah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada pihak ke-3. Tapi, siBendahara mencairkan SP2D tidak sesuai SPM dari KPA dan cairnya bukan ke rekning pihak ke-3.
Kini, Kepala OPD saat ditagih rekanan hanya mampu mengatakan silahkan konfirmasi ke Badan Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah terkait dengan kondisi keuangan termasuk hal-hal lain yang terkait dengan pihak penyedia jasa.
"Kami instansi teknis telah menjalankan kegiatan yang ditetapkan melalui Perda APBD. Lalu, penerbitan SPM untuk selanjutnya diproses pembayarannya di Badan Keuangan".
Aktivis dari LSM LKPA, Zubair pun angkat bicara. Menurutnya, persoalan ini tidak akan tuntas kalau tidak didemo tiap hari dan dilaporkan ke APH.
"Titik krusial kekacauan tatakelola keuangan ini ada di Bendahara Daerah dan Bendahara Pengeluaran OPD," tegas Zubair, (26/7).
Mukim Tohir yang dikonfirmasi skornews (23/7), tidak memberikan tanggapan hingga berita ini ditayangkan. *Awi
NEXT...
Cair ke rekening mana uang rekanan
