SKOR News, Polewali Mandar - Lebih Rp 4 Miliar Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Polewali Mandar TA 2023. Sementara, faktanya terdapat defisit lebih Rp 100 M. termasuk puluhan Miliar utang ke pihak Ketiga yang membebani APBD tahun anggaran 2024.
Hal itu disampaikan Ketua Umum LSM LKPA, Zubair saat ditemui skornews. Menurutnya, laporan realisasi dalam LKPJ Bupati TA. 2023 tidak sesuai fakta (palsu).
"Diantaranya honorarium rohaniawan, gaji dan biaya oprasional perangkat desa, DAK fisik pendidikan, beban listrik, BBM dll. laporan realisasinya tidak sesuai kenyataan," terang Zubair, (2/7).
Zubair menambahkan, manipulasi SPj itu terus berulang karena sanksinya ringan jika ketahuan auditor.
"Jika jadi temuan, cuma dikasi waktu pengembalian selama 60 hari. Sehingga, pengelola anggaran selalu mencoba adu untung, jika ketahuan ya dikembalikan dan jika lolos jadi sultan (kaya raya)," kata Zubair.
Zubair mengatakan, akan menelusuri siapa saja yang menikmati Miliaran kas daerah yang disalahgunakan itu.
"Tunggu saja, LKPA akan gelar demonstrasi besar-besaran dan melaporkan oknum yang memanipulasi SPj. kegiatan dan realisasi APBD," tegas Zubair.
Lebih lanjut, Ketum LKPA juga menyoroti Pj. Bupati Polman, Ilham Borahima karena menandatangani LKPj Bupati 2023 tanpa mengecek kebenaran SPj. realisasi di setiap OPD.
"Pj. Bupati kan bisa meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk malakukan pengecekan realisasi sebelum menyerahkan ke DPRD," tuturnya. *Awi
