SKOR News, Sulawesi Barat - Ketua dan Pimpinan DPRD lainnya yang Konsisten menolak Sekwan yang baru. Tapi, inkonsistensi dalam sikapnya.
Inkonsistensi yang dimaksud itu karena menerima dan mengunakan dokumen yang ditandatangani Sekwan yang baru dilantik. Seperti reses, gaji dan mungkin dokumen terkait perjalanan Dinas Ke Kemendagri dan BKN di Jakarta. Untuk, menyampaikan keberatan dan melaporkan Pj. Gubernur terkait pengangkatan dan pemberhentian Sekwan DPRD.
Hal itu, dapat dinilai sebagai pengakuan defacto menerima pejabat Sekwan, H. Muh. Hamzih yang diangkat Gubernur (Pj) Sulawesi Barat, 22 Januari lalu menggantikan Sekwan sebelumnya, Wahab Hasan Sulur yang juga mendapat tugas baru sebagai Kepala Dinas Sosial.
Skornews berusaha menghubungi sekwan DPRD Sulbar, H. Muh Hamzih untuk meminta informasi terkait kegiatan dan dokumen apa saja yang telah ditandatangani sejak menjabat Sekwan dan telah digunakan oleh pimpinan dan anggota DPRD yang menolaknya sebagai Sekwan.
Sekwan, H. Muh. Hamzih menolak memberikan tanggapan terkait polemik tersebut dan lebih focus pada tugas-tugasnya sebagai sekwan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada Anggota DPRD.
"Tidak usah dinda, saya ingin focus melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Sekwan," terang Sekwan DPRD Sulbar. *Awi
