SKOR News, Sulbar - Pandangan Fraksi Partai Golkar, atas pembiayaan utang daerah. Menunjukkan, tidak adanya transparansi teknis dan detail pada tahap pembahasan atas rencana pembiayaan utang yang telah dicairkan Pemprov. Sulawesi Barat TA. 2026 sebesar Rp 192 Miliar.
Hal tersebut, disampaikan Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Sulbar, sebagai catatan atas Nota Keuangan APBD Prov. Sulawesi Barat TA. 2027 yang disampaikan Sekretarias Daerah, Junda Maulana dalam Rapat Paripurna DPRD (7/10). Bertajuk, “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”.
Catatan yang disampaikan FPG, diantaranya adalah terkait Pembiayaan Utang dan asumsi Struktur Belanja APBD.
PEMBIAYAAN UTANG
Menyoal kebijakan Pembiayaan, utang Daerah. Golkar menilai, pola menerima pinjaman baru untuk membayar cicilan utang lama. Perlu, mendapat perhatian serius.
Dalam Rancangan APBD 2027, Pemerintah Daerah merencanakan mengambil utang baru. Untuk, membayar cicilan utang lama.
Menurut Fraksi Golkar, apabila setiap tahun pembayaran pokok dan bunga utang lebih besar dari pinjaman baru yang diterima. Maka, pola tersebut menunjukkan struktur pembiayaan yang tidak sehat.
Fraksi Golkar, meminta pemerintah. Untuk transparan, mengenai posisi pokok utang dan besaran bunga yang harus dibayar. Serta, infrastruktur mana saja yang akan dibiayai dari utang tersebut.
Golkar mengingatkan, agar kebijakan pembiayaan utang. Tetap, berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Khususnya, mengenai penggunaan pembiayaan utang yang harus diarahkan pada kebutuhan yang produktif dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.
STRUKTUR BELANJA APBD
Partai Golkar, juga menyoal perbandingan antara belanja Operasional dan belanja Modal. Dalam rancangan tersebut, belanja operasi direncanakan Rp 1,477 Triliun atau 80,4% dari total APBD. Sedangkan, belanja modal hanya Rp 166 Miliar atau 9%.
Khalil Gibran menyampaikan pandangan fraksi, bahwa komposisi tersebut belum mencerminkan semangat akselerasi. Terutama, jika dikaitkan dengan semangat percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan sektor-sektor produktif yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi.
“Di mana akselerasinya dan bagaimana relevansinya dengan tema pembangunan 2027”.
Golkar melihat kondisi tersebut, sebagai ketimpangan dalam struktur belanja. Perlu rasionalisasi belanja barang dan jasa, perjalanan dinas, serta hibah yang tidak memiliki ukuran kinerja yang jelas.
Selain itu, Fraksi Golkar juga memberikan catatan terhadap target makro pembangunan Tahun, 2027.
FPG menegaskan, optimisme pemerintah dalam menetapkan target pembangunan. Tentu, patut diapresiasi. Namun, setiap target harus didukung data akurat dan evidensi yang kuat. *red-awi
